Ibu Kota Baru Provinsi Lampung Mulai Dibangun

Bandar Lampung, Kompas - Pemerintah Provinsi Lampung membangun kota baru pusat pemerintahan di Way Hui, Lampung Selatan. Pembangunan kota baru ini bertujuan memecahkan kepadatan penduduk di Bandar Lampung.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, kota baru merupakan proyek jangka panjang. Pembangunannya kemungkinan baru selesai 10-20 tahun ke depan. ”Ini (kota baru) tidak akan mungkin selesai di zaman saya. Tetapi, setidaknya ’jalan’-nya sudah ada,” kata dia di Bandar Lampung, Kamis (16/9).

Kota baru yang diproyeksikan menjadi ibu kota Provinsi Lampung di masa depan ini terpusat di Way Hui, Natar. Lahan yang tersedia seluas 1.669 hektar (ha) ini adalah bekas lokasi perkebunan PTPN VII.

Sebanyak 350 ha lahan akan diperuntukkan lokasi bangunan gedung pemerintahan, seperti Kantor Pemprov Lampung, markas kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan berbagai kantor instansi pemerintah lainnya.

Sementara itu, sisanya, 1.319 ha, untuk keperluan umum dan komersial, seperti perkantoran swasta dan perumahan. ”Dengan pembangunan kota baru ini, keramaian (di Bandar Lampung) akan terpecah. Kota ini akan jadi wajah baru Provinsi Lampung di masa depan,” ujar Sjachroedin.

Pencanangan pembangunan kota baru ini telah dilakukan akhir Juni lalu. Kini, Pemprov Lampung mulai melakukan pembebasan lahan seluas 350 ha, dan pengerjaan badan jalan menuju kawasan ini dengan total anggaran Rp 18,9 miliar. ”Mudah-mudahan tahun depan sudah terlihat boulevard jalan, seperti di Monas, wajah awal kota baru ini,” ujar Sjachroedin. Dengan adanya kota baru, ia optimistis bisa mengurangi beban kepadatan Kota Bandar Lampung.

Jembatan Selat Sunda

Menurut dia, rencana pembangunan kota baru ini sinergi dengan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Proyek infrastruktur yang rencananya dicanangkan paling lambat di 2014 ini akan berimplikasi luas ke pembangunan di Provinsi Lampung. Mengingat, Lampung menjadi daerah perlintasan.

Ia pun menyesalkan sejumlah pihak yang menyangsikan terwujudnya mimpi JSS. ”Di Jepang, terowongan bawah laut sepanjang 56 kilometer saja bisa. Kenapa ini (JSS) tidak? 10 provinsi di Sumatera mendukungnya,” katanya.

Rencana pembangunan kota baru pemerintahan Lampung ini telah disetujui DPRD Provinsi Lampung. Ini dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2009. (jon)