Pasir Galunggung, Siapa Untung?

Oleh USEP SAEFUL KAMAL

Sebelum memasuki obyek wisata Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, terlihat kubangan-kubangan kolam yang ditengarai merupakan sisa-sisa aktivitas eksploitasi pasir Galunggung beberapa tahun ini.

Bukan hanya disitu. Di sepanjang jalan menuju kawasan wisata itu, terutama jika pengunjung memakai jalur Jalan Bantar, Kota Tasikmalaya, juga banyak terdapat sisa aktivitas tambang. Bahkan ada yang masih aktif.

Dengan kondisi seperti itu, pengunjung akan selalu berpapasan dengan mobil-mobil berat yang mengangkut pasir ke berbagai tujuan. Malah banyak mobil yang berpelat nomor B (Jakarta dan sekitarnya). Jika ditaksir, muatan pasir yang diangkut mencapai puluhan ton.

Sepanjang perjalanan, penulis berpapasan dengan lebih kurang 10 truk berbagai ukuran yang sama-sama mengangkut pasir dengan kapasitas muatan di atas 50 ton. Menurut Kang Dedi, penduduk Sukaratu, hal itu seolah menjadi rutinitas sehari-hari. Jika menganalisis jumlah truk berikut pasir yang diangkut, sangat wajar jika jalan dari arah Bantar, Kota Tasikmalaya, atau Cikunir, Singaparna, rusak berat dan mengkhawatirkan.

Selama perjalanan, pengguna jalan seolah tidak selayaknya menggunakan fasilitas jalan. Betapa tidak, kubangan demi kubangan yang menyerupai kolam mesti dilalui, terlebih pada musim hujan seperti sekarang.

Fasilitas jalan yang digunakan truk-truk pengangkut pasir dan penduduk sekitar benar-benar memancing keprihatinan para penggunanya, termasuk penulis. Wajar saja jika ada penduduk yang sekadar berkeinginan ke kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak ada di kampung membutuhkan waktu perjalanan berjam-jam.

Padahal, jarak dari kota ke kawasan Galunggung lebih kurang hanya 15 kilometer. Jika melalui jalan bagus (minimal beraspal), jarak itu bisa ditempuh lebih kurang 30 menit. Bisa dibayangkan, dengan kondisi tersebut, perjalanan siang saja sudah begitu adanya, apalagi perjalanan malam hari.

Tak positif

Eksploitasi pasir Galunggung ditengarai sebagai penyebab utama rusaknya fasilitas jalan. Ternyata eksploitasi yang sudah terjadi puluhan tahun dengan pendapatan miliaran bahkan triliunan rupiah (baik individu maupun pemerintah daerah) tidak berdampak besar bagi perbaikan hidup penduduk sekitar, terlebih kesejahteraannya.