Lawan Pelecehan oleh Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengharapkan tujuh hal penting dalam diplomasi dengan Malaysia akan disebut dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi ketegangan dengan negeri jiran yang direncanakan hari Rabu (1/9).

Ketujuh hal tersebut, menurut Hikmahanto dalam siaran persnya, Selasa, adalah mengembangkan hubungan yang tepat (correct) dengan Malaysia sebagai negara tetangga dan sahabat. "Artinya, Pemerintah akan menentang segala bentuk pelecehan dan eksploitasi ketergantungan yang mungkin dilakukan oleh Malaysia," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mentolerir pelecehan terhadap martabat bangsa dan negara oleh aparat Malaysia. "Pemerintah harus bersifat responsif dalam mengambil tindakan terhadap setiap upaya pihak Malaysia yang dapat memunculkan kemarahan publik Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah harus bertanggungjawab dan senantiasa melindungi warga negara dan aparatnya bila menghadapi masalah dengan otoritas atau aparat Malaysia.

"Perwakilan Indonesia di Malaysia akan memantau dan memastikan adanya due process of law atas setiap proses hukum yang dihadapi oleh warga negara Indonesia," katanya. Di sisi kebijakan di perbatasan, ia mengemukakan, pemerintah harus berupaya secara serius menyelesaikan masalah batas wilayah laut dengan Malaysia. 

Pemerintah akan mengupayakan melakukan kerja sama dengan Malaysia agar berbagai insiden di perbatasan dapat diselesaikan tanpa melecehkan kedaulatan masing-masing dan menyingung sensitivitas masyarakat kedua negara. 

Terakhir, menurut dia, pemerintah tidak akan menggunakan kekerasan dalam penegakan kedaulatan, kecuali untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB atau mengembalikan status quo atas wilayah yang dipersengketakan. 

"Ketujuh hal ini merupakan tonggak baru dalam hubungan Indonesia dan Malaysia," katanya. Ia menambahkan dengan tujuh hal tersebut diharapakan akan dapat membuat persahabatan kedua negara, baik di tingkat pemerintah maupun publik kedua negara (people to people) lebih langgeng. 

"Selain itu juga menjaga hubungan bilateral yang harmonis, termasuk bidang ekonomi, investasi, pekerja migran, pendidikan yang saling menguntungkan yang didasarkan pada ‎?kesetaraan dan saling membutuhkan," katanya.

Di tingkat ASEAN, menurut dia, ketujuh hal tersebut akan menjaga keutuhan ASEAN dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. 

Ia menambahkan, pemerintah harus mengimbau agar publik di Indonesia memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan Malaysia. 

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat kedua negara tidak saling serang atas nama negara masing-masing, utamanya di dunia maya. Pemerintah berharap agar imbauan yang sama juga dilakukan pemerintah Malaysia," katanya.