Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Surabaya Siap Biayai KBS

Kompas.com - 31/08/2010, 15:06 WIB

Surabaya, Kompas - Pemerintah Kota Surabaya siap untuk ikut mendanai pengoperasian Kebun Binatang Surabaya bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara pengoperasian sehari-hari diurus manajemen.

Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan, soal pembiayaan itu tercetus dalam pertemuannya dengan Gubernur Jatim Soekarwo serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori, Senin (30/8) di Surabaya. "Intinya, pemerintah harus mengintervensi pengelolaan KBS (Kebun Binatang Surabaya). Intervensi terutama untuk pembiayaan operasi," tuturnya.

Nilai dan waktu pembiayaan itu dimulai belum diputuskan. Pemerintah masih menunggu kajian dan pemantapan manajemen KBS. "Belum ada kepastian apakah Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya akan diminta mengintervensi atau tidak. Kalau nanti dari pemerintah pusat dan provinsi sudah cukup, mungkin Pemkot Surabaya tidak perlu," kata Bambang.

Sementara pengelolaan akan diserahkan ke pihak profesional. Namun, belum ada kepastian soal badan hukum untuk mengelola KBS. Pemkot Surabaya belum mendapat kepastian soal pengelolaan. Sebelumnya Pemkot Surabaya mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengelola KBS. "Tadi, Dirjen belum menyinggung soal (pembentukan BUMD) itu. Dirjen hanya menyatakan bisa saja hal itu dilakukan," ucap Bambang.

Selain itu, menurut Bambang, Darori juga malah menyinggung soal pencabutan izin tiga BUMD pengelola kebun binatang. Hal itu menunjukkan BUMD bukan merupakan jaminan kebun binatang dikelola dengan baik. "BUMD juga perlu komitmen kepala daerah. Kalau kepala daerah tidak perhatian pada kebun binatang, kesejahteraan satwa tidak terjamin," tuturnya. 

Hasil pertemuan

Sementara Ketua Tim Manajemen Sementara (TMS) KBS Tony Sumampau mengatakan, pertemuan kemarin menghasilkan beberapa poin. Pertama, Gubernur akan menyediakan dana darurat dalam pengelolaan KBS.

"Gubernur siap membantu dan sementara ini disediakan untuk keperluan darurat. Sementara Pak Bambang menyatakan harus berkoordinasi dengan wali kota terpilih dahulu karena masa kerjanya akan habis pada Selasa (31/8)," kata Tony.

Kedua, Kementerian Kehutanan akan membentuk tim evaluasi populasi ideal KBS. Evaluasi itu akan disesuaikan dengan konsep revitalisasi KBS. "Populasi KBS memang sudah berlebihan dan harus dikurangi agar ada ruang gerak cukup untuk satwa," katanya.

Ketiga, TMS tetap bekerja sampai terbentuk manajemen definitif. Konsentrasi TMS terutama untuk kesejahteraan satwa. "Benang di KBS ini sangat kusut dan susah mengurainya. Saya sudah melaporkan semua ke tim pengarah," ujarnya. (RAZ)

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com