Izin Pengelola KBS Dicabut

Jakarta, Kompas - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Jumat (20/8), mencabut izin Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya. Pengelola sementara yang menangani sejak 22 Februari 2010 dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan.

Zulkifli menyatakan, pencabutan izin dilakukan setelah sejumlah upaya memperbaiki pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) oleh Perhimpunan KBS yang kini bernama Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya (LKKBS) gagal. Kepengurusan LKKBS pecah sejak 2006 dan pengelolaan KBS terus memburuk. Sepanjang 2008–2009, 689 ekor satwa KBS mati.

”Sejak Januari sudah ada sejumlah pertemuan dan disepakati pengelola, pemerintah daerah, dan Kementerian Kehutanan melakukan perbaikan segera. Kami tidak melihat perbaikan yang signifikan, malah timbul polemik, bahkan 26 satwa lagi mati. Hari ini saya putuskan mencabut izin KBS,” kata Zulkifli.

Pada 7 Januari 2010, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) mempertemukan dua kubu LKKBS yang bersengketa, yaitu Stany Soebakir dan Basuki Rekso Wibowo. Mereka harus menyelesaikan konflik paling lambat 28 Januari 2010. Karena kedua kubu tetap bersengketa, Dirjen PHKA Darori pada 22 Februari membentuk Tim Manajemen Sementara (TMS) Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam keputusan pencabutan izin LKKBS, TMS-KBS bentukan Darori ditetapkan Menteri melanjutkan tugas pengelolaan KBS sampai ada investor baru.

Ketua Pelaksana TMS-KBS, Tony Sumampouw menyatakan, pencabutan izin itu sesuai dengan rekomendasi lokakarya Selamatkan KBS, 17–18 Mei lalu.

Ia menjelaskan, sejak TMS- KBS bertugas, banyak donasi tidak bisa dicairkan karena ketidakpastian kepengurusan.

”Dengan pencabutan izin sekaligus penunjukan TMS mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, kami yakin dalam waktu dekat ada Rp 20 miliar-Rp 30 miliar bantuan dicairkan donatur,” kata Tony.

Selama 20 tahun terakhir, KBS tidak pernah membangun fasilitas baru, termasuk kandang. ”Hampir semua kandang sudah berumur pakai 20 tahun dan tidak layak lagi digunakan. Untuk membangun kandang dan berbagai fasilitas baru, butuh dana sedikitnya Rp 80 miliar,” kata Tony.

Sementara itu, Direktur Utama PT Ciputra Surya Sutoto Yakobus membantah pihaknya pernah berniat mengambil lahan Kebun Binatang Surabaya. Pihaknya hanya pernah berencana membuat taman satwa sendiri di pinggiran Surabaya Barat.

Ciputra akan membuat taman satwa sendiri sebagai bagian pengembangan kota mandiri Citraland. Rencananya, taman satwa itu akan dikembangkan dengan kerja sama Kebun Binatang Singapura. (ROW/RAZ)