Gubernur DKI Jamin Tak Ada "Sweeping"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjamin tidak ada sweeping tempat hiburan selama bulan puasa. Terlebih, saat ini aparat juga telah bersikap tegas menjalankan kewajibannya, termasuk dalam memperketat pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan. Karena itu, ia juga berharap tempat hiburan mematuhi segala ketentuan yang ada agar selama bulan puasa ini tidak ada lagi tempat hiburan yang disegel.

Gubernur menyebutkan, sejak Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan diberlakukan banyak kemajuan setiap tahun. Pada 2006 ada 19 kegiatan penyegelan terhadap tempat hiburan. Pada tahun lalu angka tersebut menurun menjadi 11 penyegelan saja. "Tapi angka itu juga masih banyak menurut saya. Tahun ini, saya harap tidak ada tempat hiburan yang disegel," tegasnya saat Rapat Koordinasi Operasi Ketupat Jaya 2010 dan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, di Polda Metro Jaya, Senin (9/8/2010).

Ia pun meyakinkan adanya ketegasan aparat memberikan perlindungan kepada industri pariwisata dan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai pelapor bukan eksekutor terhadap tempat hiburan yang nakal. "Tugas masyarakat adalah melaporkan bukan eksekutor. Nanti yang mengeksekusi adalah pihak berwenang," lanjutnya.

Fauzi Bowo juga menegaskan, dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan Jakarta tidak hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga warga ibu kota. Pihaknya idak ingin ada masyarakat mengambil langkah sendiri-sendiri dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan.

Untuk itu, Fauzi mengajak seluruh stakeholder agar mengikuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan. Dalam Perda tersebut diatur tidak semua tempat hiburan ditutup saat bulan Ramadhan. Beberapa tempat hiburan hanya diatur jam bukanya saja. "Sehingga masyarakat juga harus memahami mana saja tempat hiburan yang ditutup dan dibatasi jam bukanya," tambahnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Timur Pradopo, mengatakan masyarakat tidak perlu melakukan tindakan anarkis, semuanya diserahkan pada aparat yang berwenang. "Kita juga berkomitmen menjaga Jakarta ini. Kita akan melakukan pemeliharaan ketertiban bersama masyarakat," katanya.

Penegakan dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga dilakukan secara transparan, semua dipertanggungjawabkan secara hukum dan sejelas-jelasnya. "Kesepakatan ini harus dilakukan dengan baik, dan bagi siapa pun yang melanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan," tandasnya.

Rapat koordinasi juga dihadiri Pangdam Jaya, Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan sejumlah ormas kedaerahaan dan kepemudaan seperti Forkabi, Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila, Kembang Latar, dan pengusaha hiburan.