PT Newmont Belum Bayar Uang Lembur - Kompas.com

PT Newmont Belum Bayar Uang Lembur

Kompas.com - 27/07/2010, 20:25 WIB

SUMBAWA, KOMPAS.com — Karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT), yang tergabung dalam Pelaksana Unit Kegiatan SPSI, mengancam mogok kerja jika tuntutan tidak dipenuhi.

"Jika perusahaan tetap saja tidak berniat membayarkan kelebihan jam kerja sesuai kewajiban, maka kami akan menggunakan hak dasar mogok kerja massal," kata Ketua PUK SPSI PT NNT Muhammad Sahril dalam selebarannya, yang disampaikan SPSI Cabang di Taliwang, Selasa (27/7/2010).

Menurut Sahril, pertemuan bipartid dan tripartid antara karyawan dan perusahaan ternyata tidak menghasilkan kesepakatan.

Surat nota peringatan hasil pemeriksaan kasus No. 560/450.32/Nakertrans NTB, 24 Juli, tentang perhitungan kekurangan pembayaran upah lembur 2.920 karyawan hingga kini belum ditindaklanjuti.

Newmont diwajibkan membayarkan kelebihan jam lembur dengan total Rp 120 miliar lebih sejak Mei 2008 hingga Mei 2010.

Newmont juga diberi tenggat waktu hingga 1 Juli lalu guna segera menuntaskan kewajibannya.

Perundingan di antara karyawan juga telah dua kali dikirimkan, tetapi tidak ditanggapi. "Maka itu, karyawan bersikeras akan menggelar ancaman mogok kerja, 2 Agustus mendatang, selama sepekan ke depan," katanya.

"SPSI Cabang mendukung langkah-langkah rekan PUK Newmont. Ini hal yang normatif yang dituntut dan didasari oleh instruksi pemerintah melalui Disnaker NTB," kata Ketua SPSI Cabang Sumbawa Barat Benny Tanaya.

Benny mengatakan, masih ada peraturan yang perlu dikaji di perusahaan yang mempekerjakan sekitar 3.200 karyawan ini.

Itu membuat perusahaan tidak membayarkan kelebihan jam kerja tadi. PT NNT dilaporkan tengah melakukan proses banding terhadap keputusan Disnaker NTB di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Disnaker NTB, tambah Benny, menemukan kasus kelebihan jam kerja karyawan tidak terbayarkan. Jumlah itu terus bertambah seiring produksi berjalan.

Seharusnya, kata Benny, Newmont taat terhadap regulasi yang ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia mengakui bahwa mogok kerja adalah salah satu upaya terakhir jika fasilitasi dan negosiasi antara karyawan dan perusahaan buntu.

"Saya rasa wajar jika PUK di sana menggelar aksi mogok kerja. Undang-undang memperbolehkan. Toh, langkah fasilitasi sudah dilakukan," ujarnya.


EditorBenny N Joewono

Terkini Lainnya

Peti Matinya Dihancurkan, Lansia di China Dapat Kompensasi Rp 2 Juta

Peti Matinya Dihancurkan, Lansia di China Dapat Kompensasi Rp 2 Juta

Internasional
Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya

Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya

Nasional
Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun

Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun

Regional
Partai Hijau di Australia Desak Legalisasi Ganja

Partai Hijau di Australia Desak Legalisasi Ganja

Internasional
Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

Nasional
Kasus Korupsi Berlian Rp 208 Triliun, Parlemen Zimbabwe Panggil Mugabe

Kasus Korupsi Berlian Rp 208 Triliun, Parlemen Zimbabwe Panggil Mugabe

Internasional
Tertimpa Boneka Beruang saat Tidur, Bayi 18 Bulan Meninggal

Tertimpa Boneka Beruang saat Tidur, Bayi 18 Bulan Meninggal

Internasional
Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Perempuan Paling Banyak Terdampak Kemiskinan di Jateng

Ida Fauziyah Sebut Perempuan Paling Banyak Terdampak Kemiskinan di Jateng

Regional
Para Perempuan Pengelola Sampah untuk Selamatkan Bumi

Para Perempuan Pengelola Sampah untuk Selamatkan Bumi

Regional
Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

Nasional
Berteduh di Pos Ronda, Warga Sukabumi Diduga Tewas Tersambar Petir

Berteduh di Pos Ronda, Warga Sukabumi Diduga Tewas Tersambar Petir

Regional
Kota di AS Larang Polisinya Berlatih dengan Militer Israel

Kota di AS Larang Polisinya Berlatih dengan Militer Israel

Internasional
Dilarang ke Pesta Ultah Teman, Gadis 14 Tahun Lompat dari Lantai 15

Dilarang ke Pesta Ultah Teman, Gadis 14 Tahun Lompat dari Lantai 15

Internasional
Ganjar Tepis Anggapan soal Keterlambatan Pengadaan E-KTP di Jateng

Ganjar Tepis Anggapan soal Keterlambatan Pengadaan E-KTP di Jateng

Regional

Close Ads X