Lembaga Adat Pertanyakan Proyek Sawit

TIMIKA, KOMPAS.com - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro di Mimika, Papua, mempertanyakan aktivitas PT Merdeka Timber yang menangani proyek penanaman sawit seluas 3.000 hektare di wilayah pesisir daerah itu.

Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Laurents Paterpauw, Jumat (2/7/2010) mengatakan, jajarannya tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan investasi kelapa sawit yang ditanam pada lahan ulayat masyarakat suku Kamoro.

"Lemasko tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan proyek sawit oleh PT Merdeka Timber di Mimika, karenanya kami tidak tahu sudah sejauh mana kegiatan mereka sampai saat ini," kata Paterpauw.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima masyarakat Kamoro, perusahaan itu telah memulai aktivitas penebangan hutan di sekitar Kokonao, Mimika Barat, untuk ditanami kelapa sawit.

Pihak perusahaan (PT Merdeka Timber), katanya, telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp500 juta kepada empat kampung di sekitar Kokonao.

Pembagian uang kompensasi Rp500 juta melalui Kepala Distrik Mimika Barat, Mathias Matulessy itu, katanya, menimbulkan konflik di antara warga setempat.

"Kami dengar masyarakat Kokonao sampai berkelahi gara-gara ada yang terima uang kompensasi, tapi ada yang tidak mau terima," jelasnya.

Paterpauw mengatakan, investasi perkebunan kelapa sawit di Mimika akan berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan masyarakat suku Kamoro yang menggantungkan hidupnya pada tanaman sagu, sungai dan sampan.

Menurut dia, pengalaman di Arso Jayapura telah membuktikan bahwa investasi sawit justru merusak hutan dan menyerap kadar air dalam jumlah banyak.

Belum lagi pembuangan limbah CPO, katanya, akan membahayakan biota yang ada di sungai sampai ke laut seperti ikan, kepiting, udang dan lain-lain yang selama ini menjadi sumber utama mata pencaharian warga suku Kamoro yang bermukim di pesisir Mimika.