Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silakan Ribka Diperiksa dan Ditahan

Kompas.com - 30/06/2010, 15:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Eva Kusuma Sundari mempersilakan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Habib Rizieq meminta kepolisian memeriksa, menangkap, dan menahan Ribka Tjiptaning Proletariyati karena menggelar acara temu kangen eks komunis di sejumlah daerah di Indonesia.

Baik Eva maupun Ribka sama-sama politisi dari PDI-P. Saat ini Ribka adalah Ketua Komisi IX DPR RI.

"Saya justru senang. Biar polisi bisa membuktikan apakah memang benar Ribka menyebarkan ajaran komunis," ujar Eva ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2010) sore.

Dikatakan Eva, Ribka bersama Rieke Dyah Pitaloka memang bertemu dengan masyarakat, termasuk sejumlah eks komunis. Namun, katanya, baik Ribka maupun Rieke sama sekali tidak menyebarkan paham komunis.

"Eks PKI juga warga negara Indonesia yang boleh berkumpul. Mereka adalah korban dari Orde Baru. Tanah mereka diserobot. Mereka dimiskinkan. Ribka dan Rieke memberikan penyuluhan soal hak mereka mengakses kesehatan," ujar Eva.

Dikatakan, penderita kusta saja harus dikunjungi dan diperhatikan, apalagi para eks komunis. Ditekankan Eva, apa yang dilaporkan Ribka ke kepolisian dan Komnas HAM adalah tindakan pembubaran kegiatan oleh pihak yang diyakininya organisasi masyarakat. Eva menilai, soal bergulirnya isu komunis adalah upaya pengalihan isu.

"Ini bertujuan untuk meraih simpatisan. Ini taktik lama," ujar mantan anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

    Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

    Nasional
    MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

    MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

    Nasional
    Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

    Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

    Nasional
    Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

    Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

    Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

    Nasional
    KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

    KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

    Nasional
    Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

    Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

    Nasional
    Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

    Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

    Nasional
    Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

    Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

    Nasional
    Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

    Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

    Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

    Nasional
    Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

    Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

    Nasional
    Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

    Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

    Nasional
    Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

    Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com