Dana Kurang Rp 23 Miliar, Pilkada Distop

SAMARINDA, KOMPAS.com — Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, distop sementara. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda memutuskan hal itu dalam rapat pleno, Rabu (16/6/2010).

Alasannya, Pemerintah Kota Samarinda belum mencairkan dana Rp 23 miliar. "KPU akan menjadwal ulang tahapan pilkada setelah ada kepastian administrasi dan pencairan dana," kata Ketua KPU Samarinda Syarifuddin Tangalindo dalam keterangan pers seusai rapat pleno di kantornya.

Syarifuddin mengatakan, dana yang sudah diberikan cuma Rp 6 miliar dan sudah habis untuk membiayai tahapan pilkada selama ini. Karena dana sisa belum diberikan, KPU tidak bisa bekerja untuk tahapan selanjutnya, seperti penetapan daftar pemilih tetap, sosialisasi pemilu, penyelenggaraan bimbingan teknis, dan pembayaran honor panitia pelaksana.

Syarifuddin belum bisa memastikan apakah penghentian sementara berimplikasi pada mundurnya jadwal pemungutan suara pada 2 Agustus nanti. Namun, dia memberi sinyal bahwa penjadwalan ulang pasti berdampak pada pelaksanaan tahapan pemilu yang sudah direncanakan. "Silakan diartikan sendiri," katanya.

Syarifuddin mengatakan, rapat pleno diadakan setelah pertemuan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda hari itu juga. Pertemuan tiga pihak itu tidak menghasilkan jaminan yang diharapkan KPU terhadap kepastian pencairan dana.