Guru Demo ke Jakarta, Sekolah Diliburkan

SERANG,  KOMPAS.com — Sejumlah sekolah di Kota Serang terpaksa diliburkan karena para gurunya melakukan unjuk rasa ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (12/5/2010), menolak penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sejumlah siswa mengaku disuruh belajar di rumah oleh gurunya karena para guru ada acara rapat ke Jakarta. Bahkan, sejumlah guru di sekolah dasar lain memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa para guru akan melakukan unjuk rasa ke Jakarta.

"Kemarin sama ibu guru disuruh belajar di rumah karena semua guru akan berangkat demo ke Jakarta," kata Muhamad Farhan, salah seorang sisiwa kelas IV SDN Unyur, Kota Serang.

Berdasarkan pantauan, sejumlah sekolah yang diliburkan di antaranya SDN Kebaharan I, SDN Unyur, SDN 9 Kota Serang, dan sejumlah sekolah lainnya dari SD hingga SMA/SMK. "Hari ini disuruh belajar di rumah karena gurunya ada rapat ke Jakarta," kata Ibnu Faisal, salah seorang murid SDN 9 Kota Serang.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten Mahmud Marua mengatakan, pihaknya tidak mengetahui jumlah keseluruhan sekolah di Banten yang diliburkan berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan para guru. Pihak sekolah dan para guru juga tidak memberitahukan kepada dinas pendidikan terkait rencana unjuk rasa tersebut sehingga dinas pendidikan tidak mengetahuinya.

Ia mengatakan, seharusnya sekolah tidak meliburkan siswanya karena aksi yang dilakukan di Jakarta bisa melalui beberapa perwakilan guru dari sekolah masing-masing sehingga tidak sampai meliburkan siswanya karena kalender pendidikan tetap jalan dan tidak ada jadwal libur sekolah.

Sekretaris Umum PGRI Banten Suherman mengatakan, jumlah guru yang berangkat ke Jakarta dari wilayah Banten bagian barat, meliputi Kabupaten/Kota Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kota Cilegon, sekitar 7.500 guru.

"Ini aksi yang kedua kali dilakukan PGRI Banten karena pada 11 Mei 2010 sekitar 15.000 guru dari wilayah Tangerang melakukan aksi yang sama ke Jakarta," kata Suherman.

Ia mengatakan, tuntutan para guru yang paling utama adalah menolak keras penghapusan Ditjen PMPTK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon satu kementerian negara direvisi terutama dalam bagian keenambelas, kementerian pendidikan nasional Pasal 346.

"Penghilangan Ditjen PMPTK adalah upaya memarjinalkan guru dan tenaga kependidikan secara sistemik," kata Suherman.

Para guru menuntut, jika Ditjen PMPTK dihapuskan agar ada wadah lain yang mengelola secara langsung oleh badan tersendiri yang disebut badan guru.

Ribuan guru dari wilayah Banten itu akan bergabung dengan ribuan guru lainnya dari wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Mereka akan melakukan aksinya di Gedung MPR/DPR dan kantor Kementerian Pendidikan Nasional.