Diskriminasi Guru Penyebab Turunnya UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Para aktivis pendidikan dari Koalisi Tolak Diskriminasi Guru menegaskan bahwa Gubenur dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta melepas tanggung jawabnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan ujian nasional (UN) di DKI Jakarta. Keduanya justru melemparkan tanggung jawab itu kepada guru.

Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Koalisi Tolak Diskriminasi Guru Retno Listyarti dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta, Senin (10/5/2010). Gubernur dan wakil rakyat tersebut, kata Retno, malah sibuk sendiri mencari kambing hitam. Padahal, merekalah yang seharusnya bertanggung jawab.

"Sikap seperti ini patut disayangkan, sebab Gubernur alpa, bahwa kebijakannya telah mendiskriminasikan guru, tidak pernah memperhatikan peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan guru," ujar Retno.

"Pemprov harus didemo dulu baru mendengar aspirasi guru. Ini menyedihkan. Kini, ketika hasil UN jeblok, Gubernur dan Dewan ramai-ramai menuding kualitas guru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Gubernur dan Dewan perlu mengevaluasi diri sebelum bicara. Jangan diskriminasikan guru lagi," timpalnya Retno.

Guru, tambah Retno, dibebani persoalan-persoalan di luar tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Selama ini, lanjut dia, guru harus memperjuangkan sendiri kesejahteraannya dan peningkatan mutu dirinya.

"Padahal, semua ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah mutlak dan wajib membangun kapasitas guru dengan serius dan professional," tegas Retno.