BPLS: Itu Tanggung Jawab Pemprov Jatim

SIDOARJO, KOMPAS.com - Bumi Porong, Sidoarjo yang kini amburadul tak bisa dilepaskan dari aktivitas PT Lapindo Brantas Inc. Kini, jalan raya dekat tanggul lumpur yang mengubur beberapa desa di sana sedang rusak parah akibat banjir dan volume kendaraan berlebihan. Selain itu, belakangan juga muncul semburan baru hingga muncul keretan-keretakan di jalan raya itu.

Namun, bukan PT Lapindo Brantas yang dikeroyok supaya bertanggung jawab atas semuanya, tidak sekadar mengganti rugi lahan warga korban lumpur tapi juga pembenahan infrastruktur yang amburadul akibat semburan lumpur.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bentukan pemerintah pusat justru meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memperbaiki. BPLS mengarahkan telunjukkan ke Pemprov Jatim untuk urusan memperbaiki jalan tersebut. BBPLS menganggap itu bukan tanggung jawab BPLS.

Menurut Wakil Humas BPLS Ahmad Kusairi, Selasa (20/4/2010), jika tidak segera diperbaiki, jalan raya Porong lebih baik ditutup. "Jalan Raya Porong sudah berbahaya untuk dilintasi kendaraan, karena itu kami minta kepada Dinas PU Bina Marga untuk segera memperbaiki secara maksimal," katanya.

Ia mengemukakan, jalan raya Porong harus dikembalikan seperti semula dengan konstruksi yang kuat supaya tidak terganggu oleh semburan (bubble) yang baru muncul. Saat ini, lannjutnya, lubang-lubang sedalam rata-rata 0,5 meter itu harus segera ditutup.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso segendang sepenarian dengan BPLS. Ia juga menuntut Dinas PU Bina Marga segera mengidentifikasi jalan-jalan rusak di Sidoarjo. "Itu harus disikapi serius, karena untuk memperlancar investasi di Sidoarjo," katanya.

Ia mengemukakan, banyaknya jalan rusak itu masih proporsional karena intensitas angkutan yang cukup besar, bukan diakibatkan kualitas dari pemborongnya semata. "Coba bandingkan dengan jalan di Pacitan yang kerusakan jalannya tidak begitu parah, karena jalan di sana memang sepi angkutan," tuturnya.