Industri Karoseri Minta Penghapusan PPnBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Bergulirnya perjanjian bebas antara negara ASEAN dan China, menuntut industri nasional, salah satunya karoseri lebih berdaya saing. Sebaliknya, industri karoseri nasional mendesak pemerintah untuk menghapuskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Terutama untuk produk karoseri 16 kursi ke bawah, Karena saat ini, perusahaan harus menanggung beban PPnBM 10-15 persen.

Ketua Umum Asosiasi Karosedi Indonesia (Askarindo) David Heman Jaya mengatakan, banyaknya produk impor yang masuk membuat situasi industri nasional semakin sulit. "Kita terjepit situasi, makanya kita minta bantuan pemerintah untuk bisa meringankan beban sekaligus menaikkan daya saing industri lokal," harap David di sela Pameran The Indonesia International Bus, Truck, and Components Exhibition (IIBT), di JiExpo, Kemayoran, Rabu (24/3/2010).

Pada tahun 1990-an, jelas David, hampir seluruh industri otomotif nasional menggandeng sektor karoseri untuk menyuplai body mobil. Namun, seiring perkembangan teknologi membuat permintaan terus berkurang. Padahal, lanjutnya, kualitas produk karoseri domestik sudah mampu memproduksi untuk skala ekspor.

"Saat ini kita tak memperoleh insentif BMDTP (bea masuk ditanggung pemerintah) untuk bahan baku. Jadi masih pakai rate normal. Makannya kita butuh insentif dari pemerintah," jelas David.

Terkait permintaan ini, Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, akan mempertimbangkan masukkan yang dilontarkan Askrarindo. "Hubungan kita dengan asosiasi sudah terbina dengan baik. Pasti masukan yang ada akan dipertimbangkan lebih lanjut," jelas Budi.

Sementara itu, Indra Krisna, selaku Marketing General Manager PT Mekar Armada Jaya (New Armada) menambahkan, dengan penghapusan PPnBM akan mampu meningkatkan kinerja industri karoseri khususnya untuk skala produk kecil. Hal ini, membuat sektor rill kembali terpacu sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.