Wali Kota "Ngotot" Minta Izin Konservasi KBS

SURABAYA, KOMPAS.com — Kementerian Kehutanan telah memutuskan untuk tidak memberikan izin konservasi Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang tengah bergejolak karena konflik internal. Namun, Wali Kota Surabaya Bambang DH hingga kini masih ngotot untuk bisa mendapatkan izin tersebut.

"Pemkot sebenarnya enggan dengan kemelut KBS, tapi dengan berlarutnya kasus, terpaksa turun tangan. Seharusnya Dephut mencabut saja izinnya dan langsung diserahkan ke pemkot untuk dikelola," ujar Bambang saat dikonfirmasi Selasa, (23/2/2010).

Ia menuturkan, kalau saja sejak awal Kemhut tegas dengan kemelut ini, tentu persoalan tidak berlarut-larut. "Jika pemkot diberikan pengelolaan soal KBS, pemkot akan langsung membentuk BUMD (badan usaha milik daerah)," kata dia.

Dengan BUMD ini, kata Bambang, manajemen direkrut secara terbuka dan transparan dan akan diaudit baik binatangnya maupun keuangan. Selain itu, masyarakat juga bisa mengawasi pengelolaan KBS.

Selama ini, menurut Wali Kota, pihaknya kurang jelas dengan laporan keuangan KBS. Padahal, bila melihat animo masyarakat yang berkunjung, harusnya sudah untung besar. Begitu pula halnya dengan binatang. Bahkan, ia curiga KBS tak steril dengan upaya jual beli hewan langka secara ilegal.

"Jangan-jangan ada upaya ribut terus, kemudian pemkot jengkel dan mengambil lahan, dan kemudian ada alasan untuk memindahkan binatang. Itu kan tidak betul, dan ada indikasi ke arah sana," tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, satwa koleksi KBS merupakan satwa langka dan eksotis yang tentunya sangat bernilai jual tinggi di pasaran gelap. "Kalau saja pemkot mendapat izin, semua satwa koleksi dan ke mana perginya akan didata. Semua pasti ada catatan lahirnya, terus dipindahkan ke mana, dibawa ke mana. Jika tidak, maka indikasi KBS menjadi satu tempat penangkaran satwa eksotis ke pasaran gelap tambah kuat," duga Bambang.