Survei untuk Suku Anak Dalam

Jambi, Kompas - Badan Pusat Statistik mengadakan survei kependudukan untuk masyarakat Suku Anak Dalam di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data akurat kependudukan masyarakat pedalaman tersebut.

Kepala BPS Provinsi Jambi Dyan Pramono Effendi, Rabu (10/2), mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka survei kependudukan nasional yang berlangsung pada 1-31 Mei. Hanya saja, survei kependudukan bagi Suku Anak Dalam (SAD) akan dilaksanakan lebih awal, yaitu pada Maret hingga April.

Survei dilaksanakan lebih awal karena medan survei relatif lebih berat. Masyarakat SAD juga masih seminomaden. ”Jika warga yang disurvei tidak ada lagi di sana, petugas masih harus mencari keberadaan mereka,” ujar Dyan.

Menurut Dyan, selama ini belum ada survei kependudukan yang lengkap dan akurat mengenai masyarakat suku pedalaman seperti SAD. Survei sebelumnya, yang dilaksanakan 10 tahun lalu, diperkirakan tidak memiliki validitas yang tepat. Padahal, SAD juga penduduk Jambi, tetapi terkesan tidak dianggap sebagai warga negara.

Untuk memperoleh data mengenai kependudukan SAD, pihaknya bekerja sama dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Para petugas komunitas itu yang mendata secara langsung masyarakat SAD di enam kabupaten, yaitu Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Tebo, Bungo, dan Merangin. Petugas BPS selanjutnya mengadakan validasi data tersebut.

Dyan melanjutkan, SAD memiliki struktur masyarakat yang berbeda dari penduduk Jambi pada umumnya.

”Mereka cenderung tertutup terhadap orang yang belum dikenal. Kami khawatir mereka akan memberikan informasi yang salah kepada petugas kami yang belum mereka kenal,” lanjutnya.

Dengan adanya data kependudukan SAD, banyak pihak akan dapat memanfaatkan data tersebut, misalnya untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial atau program peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan data KKI Warsi, jumlah SAD di wilayah Bukit Duabelas diperkirakan 1.500 jiwa, sedangkan di Bukit Tigapuluh mencapai 450 jiwa. Sementara SAD yang telah keluar dari taman nasional dan berada di jalur lintas tengah Sumatera mencapai 1.700 jiwa.

Sebagian besar warga SAD berada di garis kemiskinan dan tidak mengenyam pendidikan secara memadai. Sebagian besar SDA juga tidak punya kartu tanda penduduk. (ITA)