Waspadai Uang Palsu

Semarang, Kompas - Kantor Bank Indonesia Semarang mengimbau masyarakat agar mewaspadai peredaran uang palsu di pasaran, terutama saat pemilihan umum kepala daerah. Peredaran uang palsu cenderung meningkat karena banyak pihak yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk kepentingan politik.

Demikian imbauan yang disampaikan Kepala Bagian Sistem Pembayaran Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang Tatung M Toufik, Minggu (24/1), di Semarang.

Menurut Tatung, pada saat pemilu kepala daerah, uang dalam jumlah besar akan dibagikan atau beredar ke beberapa orang dalam waktu cepat.

Kondisi peredaran uang yang cepat ini dimanfaatkan beberapa oknum dengan menyebarkan uang palsu yang mereka buat sebab pada saat uang beredar dengan cepat, masyarakat biasanya tidak akan sempat mengecek keaslian uang tersebut.

"Modus utama penyebaran uang palsu memang melalui transaksi cepat," kata Tatung.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mewaspadai peredaran uang palsu karena pada tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah ada 17 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah.

"Masyarakat mulai sekarang harus lebih teliti ketika menerima atau memberi uang," kata Tatung.

Meningkat tajam

Berdasarkan data KBI Semarang, peredaran uang palsu di Jateng meningkat tajam pada saat pemilu tahun 2004 dan pemilu kepala daerah tahun 2005. Saat itu uang yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.

Pada tahun 2004, uang ditemukan 2.605 lembar pecahan Rp 100.000 dan 2.409 lembar pecahan Rp 50.000. Pada 2005 juga ditemukan 1.749 lembar pecahan Rp 100.000 dan 3.385 lembar pecahan Rp 50.000.

Mengenai modus peredaran uang palsu menurut Tatung para pengedar memanfaatkan transaksi cepat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama saat terjadi antrean panjang. Saat itu petugas SPBU tidak menyadari saat menerima uang palsu. Transaksi uang palsu juga dilakukan pada malam hari.

Untuk mengantisipasi hal ini, KBI Semarang telah menggelar sosialisasi peredaran uang palsu di Wonosobo dan Blora.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan, uang palsu berpotensi muncul menjelang kampanye karena terjadi banyak transaksi politik. Untuk mencegah hal ini, masyarakat hendaklah memilih kandidat berdasarkan kompetensi bukan besarnya uang yang dimiliki tiap kandidat sehingga tidak akan terjadi transaksi uang. "Pemalsu uang pun tidak punya celah untuk masuk," kata Teguh. (DEN)