Pembangunan di Porong, Permendagri Direvisi

Kompas.com - 08/01/2010, 20:13 WIB
Editormade

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengatasi hambatan lahan dan mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Porong, Sidoardjo, Jawa Timur, yang terendam luapan lumpur Lapindo, pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 Tahun 2007 tentang Penggantian Tanah Negara.

Dengan revisi Permendagri, pemerintah tidak harus mengganti penggunaan tanah-tanah kas desa atau tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan tersebut. Pemerintah dapat menggantinya dengan tanah kas desa lainnya di kabupaten yang berbeda.

Keputusan revisi Permendagri tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (8/1/2010) sore tadi. Rapat yang dihadiri sejumlah menteri terkait, juga memutuskan untuk merevisi Permendagri tersebut dalam waktu sepekan.

"Pemerintah akan merevisi Permendagri No 4 tahun 2007. Jika tidak direvisi, pemerintah menghadapi hambatan menggunakan tanah untuk pembangunan sejumlah infrastruktur. Selama ini, pembangunan infrastruktur lambat karena terkendala Permendagri tersebut," tandas Soekarwo.

Menurut Soekarwo, ketentuan pasal 15 Permendagri No 4 Tahun 2007 menyatakan tanah-tanah kas desa atau tanah negara yang digunakan harus diganti dengan tanah kas desa atau tanah negara di kabupaten tersebut. Ini yang tidak bisa, karena tanah korban luapan lumpur sangat luas sekali. "Oleh karena itu, harus direvisi dengan mengubah mengganti tanah kas desa atau negara di kabupaten lainnya," tambahnya.

Mengancam

Soekarwo mengakui kelambatan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut, menyebabkan sejumlah investor mengancam untuk merelokasi industrinya di kawasan lain. Bahkan, Soekarwo menilai adanya kerugian akibat belum terselesaikannya infrastruktur di kawasan yang bisa mencapai Rp 11 triliun.

Infrastruktur yang harus dibangun, di antaranya jalan arteri Porong-Gempol sepanjang 10,1 kilometer. Selain itu, infrastruktur pembangunan jalur pipa gas, air, dan jaringan listrik. "Adapun untuk jalan tol, kami memutuskan terakhir saja rencana pelaksanaannya. Sekarang jalan arterinya dulu yang harus diselesaikan," jelas Soekarwo.

Lebih jauh, Soekarwo menjelaskan, perubahan Permendagri No 4 tahun 2007 tidak hanya berlaku bagi lahan di kawasan di Sidoardjo, Jawa Timur, akan tetapi berlaku secara nasional sehingga bisa diterapkan pada proyek-proyek jalan tol lainnya.

Dikatakan Soekarwo, apabila infrastruktur di kawasan tersebut selesai dibangun, maka pertumbuhan ekonomi akan terpacu dan meningkat dari 4,8 persen mencapai enam persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.