Atambua-Atapupu, Kota Dollar di NTT...

Kompas.com - 11/12/2009, 05:18 WIB
Editor

 Iwan Santosa dan Lucky Pransiska

Sejumlah perempuan Timor berdiri di depan kasir sebuah toko hasil bumi sekaligus penukaran valuta asing milik pedagang Tionghoa di pusat kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, Minggu (29/11). Mereka baru saja menjual kemiri dan hasil bumi, lalu sibuk menghitung lembaran uang pecahan 1 dollar AS yang ditukar lembaran rupiah.

Nilai tukar di sana dipatok 1 dollar AS sama dengan Rp 10.000. Tidak ada tawar-menawar ataupun perhitungan nilai tukar mengikuti nilai kurs yang diberlakukan resmi di Jakarta.

Di atas meja kasir terlihat tumpukan tebal uang pecahan satu dollar bergambar George Washington dalam keadaan lusuh pertanda sudah berpindah tangan berulang kali. ”Tidak ada pecahan sepuluh dollar. Hari ini cuma ada pecahan satu dollar,” kata petugas kasir.

Para mama asli Timor itu adalah pedagang perbatasan di Kabupaten Belu yang berdagang dengan mitra mereka di Timor Leste. Pelbagai barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, hasil bumi, dan bahan bakar minyak, menjadi primadona perdagangan perbatasan.

Pasokan bahan makanan pokok, bensin, dan minyak tanah dari Indonesia sangat dibutuhkan di Timor Leste. Sebaliknya, di beberapa tempat di kota Atambua bisa didapati rokok impor hingga anggur Porto yang terkenal dijual bebas.

Rokok impor dijual hingga Rp 50.000 per bungkus dan anggur Porto isi 5 liter dijual Rp 500.000. Harga anggur impor di Atambua lebih murah dibandingkan harga eceran di Jakarta.

”Di sini kalau dagang ke sebelah (Timor Leste) bisa untung besar. Mereka kan pakai dollar Amerika,” kata John Beto (23), pemuda asli Belu yang memiliki banyak kerabat di Timor Leste.

Menurut John Beto, satu karung beras isi 25 kilogram yang dijual di Timor Leste harganya lebih tinggi Rp 25.000 dibandingkan dijual di wilayah NTT.

Keuntungan yang diperoleh warga NTT karena selisih perbedaan rupiah dan dollar Amerika Serikat memang cukup besar. Steven Makunimau, Pendeta Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) di Kolana, Kecamatan Alor Timur, mengatakan, warga lebih suka berdagang dengan orang Timor Leste karena keuntungan jauh lebih besar.

”Satu babi yang dijual di pasar lokal hanya dihargai Rp 500.000. Kalau dibeli orang Timor Leste, sekurangnya dibayar Rp 700.000. Ada perbedaan hingga 40 persen. Pemerintah Indonesia seharusnya segera meresmikan perdagangan perbatasan RI-NTT,” kata Steven.

Pos perbatasan

Warga di Pulau Alor, NTT, dan warga Pulau Liran, Wetar, serta Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum memiliki pos perbatasan resmi yang dapat memudahkan hubungan dagang mereka ke Timor Leste.

Saat ini baru perdagangan jalur darat Atambua-Atapupu lewat perbatasan darat Mota Ain-Batugade Distrik Bobonaro saja yang sudah resmi berlangsung. Dalam skala kecil, perdagangan darat antara NTT dan enklave Oekussi juga berjalan lewat perbatasan di wilayah Wini dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

”Kalau tak ada bahan pokok dari Indonesia bisa susah warga Timor Leste. Taraf hidup mereka belum mampu untuk mengonsumsi barang impor dari Australia. Industri yang ada di sana juga terbatas,” kata Anton Soares, warga Atapupu yang keluarganya berasal dari Timor Leste.

Ketergantungan itu menguntungkan perekonomian warga NTT. ”Waktu perbatasan Mota Ain ditutup akibat pemberontakan Mayor Alfredo, warga Timor Leste setengah mati karena tak ada pasokan bahan pokok,” ujar Abi, seorang petugas imigrasi RI di Mota Ain.

Setiap hari sepanjang pekan terakhir November 2009, seperti terpantau oleh Kompas, belasan, bahkan puluhan, truk pengangkut bahan pokok serta barang kelontong melintas perbatasan Atapupu-Mota Ain menuju Batugade di Timor Leste. ”Saya sebulan bisa empat kali mengirimkan barang dagangan dari Kupang ke Dili,” kata Obeth Balaso, sopir truk tronton jalur Kupang-Dili.

Para sopir pun saat memasuki wilayah Atambua-Atapupu harus menyiapkan bekal dollar AS. Obeth menjelaskan, di perbatasan pembayaran banyak yang menggunakan dollar AS. ”Untuk visa 30 dollar AS, bayar Bea Cukai Timor Leste beberapa ratus dollar, tergantung dari nilai barang dagangan. Belum lagi untuk makan dan minum di sekitar perbatasan,” kata Obeth.

Penyelundupan BBM

Selain perdagangan bahan pokok yang menguntungkan Indonesia, khususnya warga NTT, ada kegiatan lain di sekitar Atambua-Atapupu yang merugikan negara: penyelundupan BBM.

”Kami sering menerima laporan warga adanya penyelundupan BBM dalam skala besar ataupun kecil-kecilan di sekitar perbatasan laut RI-Timor Leste,” kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Maumere Kolonel (P) Wisnu Broto.

John Beto mengakui, ada beberapa orang yang memang berjualan BBM tidak resmi ke Timor Leste. Belum lagi modus warga Timor Leste yang datang ke wilayah RI untuk mengisi BBM dalam jumlah besar.

”Banyak jip dan mobil-mobil Timor Leste ditengarai memiliki tangki ganda. Mereka sengaja datang ke Atambua untuk mengisi bensin karena harga di Indonesia sangat murah, Rp 4.500 per liter. Kalau mengisi di Timor Leste paling murah Rp 9.000 atau 90 sen dollar per liter,” kata Sekretaris Satu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili Victor Josef Sambuaga yang ditemui di Dili.

Ucapan itu tidak mengada-ada. Saat berada di Atambua dan Atapupu, berulang kali Kompas bertemu dengan pelbagai mobil built up buatan Jepang dengan pelat nomor putih dengan huruf kecil TLS (Timor Leste). Bahkan, ada beberapa mobil milik Pemerintah Timor Leste yang dikenali dari tulisan Kareta Estado (Mobil Negara).

Belum ada pembatasan pengisian BBM yang dilakukan Pemerintah Timor Leste terhadap mobil pelintas batas dari negaranya ke wilayah RI. Berbeda dengan Pemerintah Singapura yang mengecek setiap meteran bensin dan tangki BBM mobil warga Singapura yang masuk kembali setelah bepergian ke Johor, Malaysia.

Namun, yang lebih parah tentu saja praktik penyelundupan BBM via laut dari kawasan Atapupu ke Timor Leste. Kelasi Satu (P) Debi Suprianto yang bertugas di Pos TNI AL Atapupu mengaku kerap mendapat laporan adanya kapal Indonesia yang membongkar berton-ton BBM di tengah laut untuk diselundupkan ke Timor Leste.

”Sarana kita untuk patroli di laut terbatas. Yang jelas, informasi warga kami teruskan ke Pangkalan Angkatan Laut Utama (Lantamal) Kupang. Sampai sekarang praktik itu masih ada,” ujar Debi gemas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X