Kejati Jabar Perkarakan 19 Kasus Bansos

Kompas.com - 10/12/2009, 11:43 WIB
Editor

 

BANDUNG, KOMPAS - Sepanjang tahun 2009 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyidik 70 kasus korupsi bantuan sosial (bansos) dan mengajukan 19 kasus di antaranya ke pengadilan. Sebagian tersangka dalam kasus bansos itu adalah pejabat tinggi daerah, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Kepala Kejati Jabar M Amari mengatakan, modus pejabat tinggi itu, antara lain, menjadi calo proposal pengajuan bansos dari gubernur. "Mereka menghimpun warga untuk mengajukan proposal melalui dirinya. Setelah bantuan turun, jumlah yang diberikan kepada warga tak sesuai dengan proposal," katanya seusai acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12) di Bandung.

Amari menegaskan komitmennya untuk memberantas penyelewengan dana bansos. Kerugian negara akibat penyelewengan dana setiap kasus mencapai Rp 75 juta-Rp 2,5 miliar.

Khusus penanganan korupsi bansos, Amari menjamin semua bisa dirampungkan tahun 2010. Sebanyak 19 perkara bansos itu tersebar di Kejaksaan Negeri Kejari Bale Bandung, Bandung, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Purwakarta, Bogor, Depok, Cianjur, Sukabumi, dan Cibadak.

Amari mengibaratkan kasus bansos dan penyelewengan dana lain di institusi daerah sebagai teri kecil yang jumlahnya banyak. Kasus yang sedang ditangani, misalnya, dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Tiga pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pemotongan dana kewirausahaan serta pembebasan buta aksara yang berasal dari dana APBD Jabar 2006.

Penanganan kasus teri kecil akan menjadi perhatiannya setahun ke depan. Alasannya, kasus-kasus besar yang disebutnya kasus kakap sudah ada yang menangani, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kasus kakap tetap menjadi perhatian, namun kami punya proyek khusus untuk menjaring kasus korupsi kecil yang selama ini seolah dibiarkan tanpa pengawasan. Sebab, jika dibiarkan, akan terus terulang setiap tahun dan kerugian yang ditimbulkan setara dengan kasus korupsi kelas kakap," katanya.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Suyadi menerangkan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian negara akibat tindakan tiga pejabat tersebut. Ia menambahkan, penyelewengan bansos memang rentan terjadi di daerah. Tak perlu ragu

Pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai masih banyaknya kasus bansos yang belum diperkarakan menandakan upaya Kejati Jabar yang lambat dan perlu diperbaiki setahun ke depan. "Kelambanan timbul karena hambatan psikologis saat menangkap pejabat atau sumber daya yang kurang kompeten," ujarnya.

Asep berpendapat, Kejati Jabar semestinya tak perlu ragu memperkarakan pejabat yang kedapatan korupsi. Ia mencontohkan mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan yang diproses KPK dalam dugaan korupsi alat berat dan mobil pemadam kebakaran.

Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa karena membawa dampak kerusakan yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi menggerogoti sendi-sendi pembangunan dan membuat kondisi bangsa statis, bahkan mundur.

"Korupsi adalah kejahatan besar yang kompleks dan sistemik. Maka, pemberantasannya perlu sistematis, komprehensif, dan melibatkan semua pihak," ujarnya.

Marzuki mengatakan, APA yang terdiri dari 41 parlemen anggota dan 16 parlemen peninjau mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan Asia dan dunia, untuk merenungkan kembali hakikat korupsi sebagai kejahatan luar biasa. (rek/bay)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X