Naik Gaji atau Tidak Tergantung Tim Independen Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan gaji menteri makin ramai dibicarakan. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) EE Mangindaan mengatakan, kenaikan gaji menteri bukan menjadi prioritas. Namun, kalaupun akan dilakukan, itu harus sejalan dengan capaian reformasi birokrasi di setiap kementerian atau departemen.

Oleh karena itu, Deputi Menneg PAN Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ramli Naibaho mengatakan, kenaikan gaji menteri nantinya akan tergantung pada penilaian capaian sang menteri dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan tanggung jawabnya. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Independen Gabungan yang dibentuk untuk mengevaluasi program reformasi birokrasi yang diharapkan pemerintah.

"Kalau tidak ada reformasi birokrasi ya tidak ada kenaikan gaji," tuturnya seusai keterangan pers di Kantor Menneg PAN, Senin (26/10).

Jika syaratnya demikian, kemungkinan kenaikan gaji menteri dapat berlaku secara merata pada tahun 2011, tahun di mana Presiden SBY mengharapkan reformasi birokrasi rampung. Namun, Ramli tak dapat memastikannya pula. Bisa lebih cepat, bisa pula terlambat.

Ramli mengatakan, ada sejumlah instrumen yang akan dievaluasi oleh tim, seperti sejauh mana departemen atau kementerian melakukan perbaikan di bidang kelembagaan, SDM, proses bisnis, dan pelayanan masyarakat. Namun, sejauh mana target reformasi birokrasi dikatakan tercapai, sekali lagi Ramli mengaku tak tahu. "Tergantung penilaian anggota tim," ungkapnya.

Tim independen ini sebenarnya terdiri dari sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dan badan negara, seperti Menneg PAN, Menkeu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Kelengkapan Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dikatakan independen karena bukan hanya terdiri dari unsur Menneg PAN.