Penanganan Gempa Tak Sistematis

PADANG, KOMPAS.com-Penanganan gempa yang mengguncang Sumatera Barat dan Jawa Barat dinilai tidak sistematis. Akibatnya, proses evakuasi terhadap korban lambat, distribusi bantuan tidak merata, daerah terisolasi tak tersentuh, data korban simpang siur, dan sejumlah persoalan lainnya.

Berbagai kelemahan ini antara lain karena kepala daerah yang seharusnya juga selaku pemegang kekuasaan dan komando tertinggi di daerah tidak pernah dilatih manajemen bencana, baik prabencana, tanggap darurat (ketika bencana terjadi), maupun pascabencana. Kebijakan kepala daerah lebih bersifat reaktif dan tidak berdasarkan pada pengetahuan manajerial bencana.

Untuk tanggap darurat, misalnya, kepala daerah tidak pernah dilatih soal prosedur distribusi bantuan, prosedur evakuasi korban, penanganan pengungsi, penanganan kesehatan korban, koordinasi antarinstansi, dan lainnya.

”Faktanya, koordinasi masih lemah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia Faisal Djalal hari Minggu (11/10). Hingga kemarin, masih ada daerah di Sumatera Barat yang warganya mengeluh kekurangan bantuan.

Koordinator Tim Kesehatan Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam menuturkan, saat timnya masuk ke Padang Pariaman pada hari kedua setelah gempa, tak ada koordinator penanganan bencana. Sukarelawan berinisiatif sendiri. ”Kami rapat sendiri, lalu bagi-bagi tugas sendiri,” kata Ari.

Bersama sukarelawan lain, mereka mengandalkan pengalaman saat menangani korban gempa di Aceh dan Yogyakarta.

Menurut Faisal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu mulai mengembangkan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah daerah. Kekuatan militer terbukti efektif untuk penanganan pascagempa, sedangkan pemerintah daerah perlu disiapkan untuk mengantisipasi pengurangan risiko bencana. ”Ini yang masih kurang. Perlu ada rencana kedaruratan hingga tingkat daerah paling kecil,” katanya.

Akan tetapi, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dalam kesempatan terpisah berpendapat lain. Ia menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai baik penanganan gempa di Sumatera Barat. ”Kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menilai baik, kenapa masih ada pemberitaan yang mengatakan distribusi bantuan kacau?” ujar Gamawan.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah juga membantah penilaian yang menuding bahwa distribusi bantuan kacau. Distribusi bantuan dari provinsi ke kabupaten/kota berjalan baik. ”Untuk daerah tak terjangkau, bantuan diangkut dengan helikopter,” katanya.

Tak pernah dilatih

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang daerahnya juga diguncang gempa menyatakan, pihaknya tidak pernah sekali pun dilatih manajemen bencana. Akibatnya, ketika terjadi gempa bumi yang berpusat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, awal September lalu, penanggulangan bencana terhambat karena kepanikan dan ketidaksiapan aparat di lapangan. Penanggulangan saat itu lebih banyak didasarkan pada upaya reaktif semata, dengan tujuan utama menolong korban dan meringankan penderitaan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny Juanda mengatakan, kendala di lapangan adalah ketiadaan panduan atau pengetahuan memadai mengenai penanganan bencana. Pertimbangan kemanusiaan untuk menolong korbanlah yang menggerakkan pelaksana di lapangan. ”Tak ada prosedur operasional standar yang mengatur tentang apa-apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi atau tahapan-tahapan yang mesti dilewati,” katanya.

Bupati Cianjur, Jawa Barat, Tjetjep Muchtar Soleh juga mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen bencana secara formal. Padahal, wilayah Cianjur termasuk rawan bencana dan saat gempa September lalu sebanyak 53 warganya tewas dan 15 orang tertimbun longsor. ”Pelatihan manajemen bencana sangat penting, apalagi untuk daerah-daerah rawan bencana,” ujarnya.

Sampai kabupaten

Menanggapi lambannya distribusi bantuan untuk korban gempa, Gubernur Gamawan Fauzi mengatakan, tanggung jawab pemerintah provinsi selesai setelah bantuan terdistribusi ke satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana kabupaten/kota. ”Setelah itu, distribusi ke kecamatan atau ke titik bencana jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota,” kata Gamawan.

Pola distribusi seperti ini merepotkan aparat kabupaten/kota yang daerahnya tertimpa bencana. Tidak sedikit keluarga aparat pemerintah yang jadi korban. Di daerah bencana, infrastruktur juga banyak yang rusak. ”Kendala utama distribusi bantuan ialah hujan dan komunikasi yang tidak lancar,” kata Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim.

Selebihnya, dia menilai, distribusi bantuan beres. Di lapangan masih ada pihak yang kesulitan mendapatkan bantuan.

Camat Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Joni Firmansyah, mengatakan kesulitan mendapatkan dana untuk menjemput logistik ke gudang di kantor bupati karena jarak dari kantor camat ke kantor bupati mencapai 25 kilometer. Akibatnya, distribusi bantuan ke masyarakat korban pun tersendat.

Untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan, TNI Angkatan Darat sebenarnya sudah menyediakan helikopter sehari setelah terjadi gempa. Namun, helikopter tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

”Kami baru ditugaskan mengangkut logistik hari Senin. Itu pun bantuan dari TNI,” kata Komandan Detasemen Penerbang Angkatan Darat Letnan Kolonel (CPN) Eddy Purwanto.

Direktur Logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mulatno mengatakan tidak tahu mengapa pemerintah daerah tidak optimal menggunakan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolasi sehingga banyak warga terlambat menerima bantuan. (BIL/NAL/ART/MAR/AHA/REK/ELD/ADH/GSA/THY)