Presiden SBY Sumbang Rp 250 Juta untuk Korban Gempa Bogor

BOGOR, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Senin (7/9), membagikan langsung dana Rp 5 miliar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada 14 bupati dan wali kota yang rakyatnya terkena bencana gempa. Kabupaten Bogor menerima Rp 250 juta.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Senin, berada di Bogor untuk memaparkan kondisi penanganan bencana gempa kepada SBY dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Humas Pemprov Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, bantuan Presiden SBY itu dibagi habis untuk daerah terkena bencana gempa dan dibagikan proporsional sesuai skala dampak bencana di wilayah kabupaten dan kota yang bersangkutan. Bantuan tersebut diharapkan digunakan untuk mendukung kegiatan dapur umum dan pelayanan kesehatan.

Rincian pembagian bantuan tersebut masing-masing untuk Kabupaten Tasikmalaya Rp 1 miliar, Kabupaten Bandung Rp 800 juta, Kabupaten Garut Rp 750 juta, Kabupaten Ciamis Rp 700 juta, Kabupaten Sukabumi Rp 600 juta, Kabupaten Bandung Barat Rp 250 juta, Kota Tasikmalaya Rp 225 juta, Kabupaten Cianjur Rp 250 juta, Kabupaten Bogor Rp 250 juta, Kabupaten Kuningan Rp 100 juta, Kabupaten Banjar Rp 90 juta, Kabupaten Majalengka Rp 75 juta, Kabupaten Subang Rp 50 juta, dan Kabupaten Purwakarta Rp 50 juta.

Bantuan dari Presiden SBY tersebut dianggap sebagai bagian dari dana tanggap darurat. Masa tanggap darurat adalah 14 hari, dari hari pertama bencana sampai 17 September mendatang.

Dalam rapat koordinasi dengan 14 kepala daerah tersebut, Gubernur Jawa Barat juga meminta agar mereka menempatkan seorang petugas penghubung di pos penanggulangan bencana pemerintah provinsi. Dengan demikian, katanya, pelayanan terhadap korban bencana dapat cepat ditanggapi dan terorganisasi.

Gubernur Jabar juga meminta para kepala daerah tersebut mendata secepatnya rumah dan bangunan yang rusak sesuai format Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Agar data benar-benar akurat, kata Heryawan, penataannya harus melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan kodim setempat. Ini agar data lebih akurat dan kuat secara hukum serta diharapkan dapat meminimalkan timbulnya masalah. "Kalau dapat akurat dan cepat, proses bantuan dari pusat segera bisa turun," katanya.