Inilah Tips Joko Widodo Menata PKL di Kota Solo

Kompas.com - 18/06/2009, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika dibina dengan baik, pedagang kaki lima (PKL) dapat berkontribusi besar untuk daerah. Dan untuk membina PKL bukanlah hal yang sulit, semuanya tergantung niat dan implementasi masing-masing pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Wali Kota Solo Joko Widodo di Gedung Badan Pemenangan Presiden PDI Perjuangan di Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta, Kamis (18/6).

"Penataan PKL adalah bentuk ekonomi kerakyatan. Biasanya penanganan yang dilakukan salah oleh pemda. Namun, kami tidak melakukan seperti itu, kami lakukan penataan membuat kawasan dan kantong-kantong PKL. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, PKL di Solo bisa ditata bagus dan berkontribusi lebih besar untuk negara," kata dia.

Joko menuturkan, pihaknya memberikan SIUP dan TDP gratis, kemudian melakukan penataan ulang terhadap Monumen Banjarsari yang kerap dijadikan pusat gelar dagangan para PKL.

"Kami melakukan pendekatan dengan pedagang kaki lima selama tujuh bulan sebelum melakukan perubahan. Caranya dengan makan siang dan dialog. Ternyata hal ini berhasil. Pemindahan PKL dari tempat lama tidak perlu memakai buldoser, mereka secara sukarela," paparnya.

Kemudian, lanjut Joko, pemindahan PKL pun dilakukan dengan penuh kehormatan, Prajurit Keraton Solo digunakan, sehingga timbul rasa kebanggaan. "Wajah-wajah keceriaan sangat terlihat dari para pedagang," imbuhnya.

Pasar yang berhasil ditata ulang di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura.

"Hasilnya, banyak tempat lama kembali menjadi ruang hijau terbuka. Monumen Banjarsari yang tadinya semrawut pun telah menjadi monumen yang bersih dan asri kembali," katanya. 

Tidak hanya itu, Joko mengatakan, Pemkot Solo juga ingin memperjuangkan pasar tradisional guna menjual produk sendiri (lokal), seperti tempe dan ikan. "Mereka kita seragamkan agar tidak kalah dengan pasar modern dan swalayan. Ternyata, bila mereka dibina maka mereka juga bisa berkontribusi bagi negara," tuturnya.

Joko mengaku, sebenarnya proyek pemindahan PKL tidak digratiskan. Pedagang hanya diminta membayar Rp 6.000 per hari. "Enam tahun ke depan, saya sudah hitung investasinya sudah balik. Dan ternyata dari PKL ini memberikan pemasukan kepada pemda justru lebih besar melewati hotel, terminal, dan lainnya," katanya.

Menurut Joko, kiat suksesnya adalah adanya komitmen menganggap hal tersebut mudah dan tidak sulit, serta manajemen anggaran dan ke mana arahnya. "Berapa persen anggarannya lalu tinggal pelaksanaan. Itu bisa dikontrol. Yang penting rubah sistem, hilangkan peluang adanya korupsi," tandasnya.


Editor

Close Ads X