Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisaris PT KA Bantah Masuk Timkamnas

Kompas.com - 18/06/2009, 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris PT Kereta Api Persero Yahya Ombara membantah ikut terlibat dalam Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono.

"Saya menolak terlibat dalam Timkamnas SBY-Boediono sejak sebelum masa kampanye berlaku," ucapnya saat jumpa pers di Kantor Bawaslu Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Bawaslu merilis nama-nama pejabat BUMN yang masuk ke dalam tim kampanye capres dan cawapres yang menyebutkan bahwa Ombara ikut di dalamnya.

Yahya menceritakan bahwa ia mendapatkan surat keputusan dari tim SEKOCI (Tim Pemenangan SBY) pada tanggal 25 Mei 2009 untuk masuk ke dalam Timkamnas SBY-Boediono. Namun, ia langsung menolak keputusan tersebut.

Menurut Yahya, ia juga telah menyampaikan surat penolakan masuk ke dalam Timkamnas kepada ketua Hatta Radjasa. "Tanggal 2 Juni saya juga kirim surat penolakan kepada KPU, Bawaslu, dan ICW," tegasnya.

Yahya menjelaskan, ada tiga alasan mengapa ia menolak masuk dalam Timkamnas SBY-Boediono. Pertama adalah pertimbangan moral di mana tahun 2004, ia merupakan pendukung pasangan SBY-JK. "Keduanya kandidat yang saya dukung," ucapnya.

Kini, lanjutnya, kedua pasangan tersebut telah berpisah sehingga ia lebih memilih sikap netral. "Saya dilema. Jika saya menjadi tim kampanye SBY-Boediono, berarti saya harus mengalahkan JK," ungkapnya.

Alasan kedua, kata Yahya, UU 42 tahun 2008 tegas melarang pejabat BUMN aktif dalam pelaksanaan kampanye. "Alasan ketiga, saya tidak mungkin bergabung dalam tim yang salah seorang anggotanya memiliki sikap rasial, yaitu Ruhut," ucapnya.

Yahya mengaku baru mengetahui pencantuman namanya dalam Timkamnas setelah daftar nama tim kampanye dimasukkan ke KPU. "Yang memasukkan siapa, saya tidak tahu," ucapnya.

Ia juga menyesalkan atas sikap Ketua Timkamnas Hatta Radjasa yang tidak melakukan klarifikasi kepada publik atas ketidakikutsertaan dirinya dalam timkamnas. "Seharusnya diklarifikasi sehingga saya tidak muncul dalam persoalan ini," tegasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya, ketika ditanya mengapa nama Yahya masuk ke dalam daftar nama pejabat BUMN yang terlibat kampanye, ia menjawab bahwa pihak Bawaslu baru menerima sepihak surat pengunduran diri dari Yahya. "Surat resmi dari tim sukses belum kami terima," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com