Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamor Pancasila semakin Hilang?

Kompas.com - 01/06/2009, 10:44 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin hari Pancasila semakin tergerus dan kehilangan pamornya. Posisi sentral pancasila dalam aras kehidupan politik tanah air juga semakin tergeser.

Hal tersebut dikatakan Hermandari Kartowisastro, Steering Comitte Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), dalam diskusi publik yang bertajuk Pancasila dan Dalam Pusaran Globalisasi Dan Fundamentalis, di Jakarta (1/6).

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah, pada zaman orde baru dimaknai dengan sepihak. "Masyarakat diarahkan untuk melihat makna pancasila dari satu sisi saja, sesuai keinginan penguasa," kata dia.

Penyebab kedua, lanjut adalah globalisasi. Globalisasi membawa kebangkrutan banyak ideologi baik universal atau pun lokal. "Selain itu nasionalisme lokal dan bentuknya yang paling kasar, semacam ethnicalism dan bahkan tribalism semakin meningkat. Dan itu mengancam, intregrasi negara yang majemuk dari sudut etnis, sosio kultural dan agama" tegas dia.

Dan penyebab ketiga adalah reformasi. Dengan adanya reformasi, membuka peluang bangkitnya ideologi-ideologi lain, termasuk ideologi berasaskan agama. Upaya formalisasi aturan keagamaan dalam ruang publik melalui berbagai kebijakan seperti UU pornografi dan lahirnya perda keagamaan.

Jika hal tersebut terus berlanjut, Hermandari mengkhawatirkan perjuangan Bung Karno yang melahirkan pancasila 64 tahun lalu hanya akan sia-sia. "Pancasila harus menjadi dasar negara Indonesia lagi, karena hanya pancasila denga prinsip Bhineka Tunggal Ika nya semua kepentingan masyarakat dapat terangkul," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com