5.000 Guru di NTB Miliki Ijazah Ilegal

Kompas.com - 22/04/2009, 15:54 WIB
Editor

MATARAM, KOMPAS.com-Sedikitnya 5.000 lembar ijazah sarjana/S1 dan sekitar 400 ijzasah S2 yang dimiliki para guru di Nusa Tenggara Barat dinyatakan illegal.

Karena, ijazah itu diperoleh dari perguruan tinggi swasta/PTS yang tidak memiliki kampus di NTB, melainkan menumpang pada sekolah-sekolah untuk melaksanakan perkuliahan.

"Sejalan dengan UU Pendidikan, hanya Universitas Terbuka yang diizinkan membuka kelas belajar jarak jauh, perguruan tinggi lainnya tidak diizinkan," ujar M Ali A Rahman, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia NTB, Rabu (22/4) di Mataram.

Menurut Ali, adanya ijazah illegal itu diketahui ketika para guru mengusulkan kenaikan pangkat maupun usulan untuk akreditasi. Namun PGRI NTB menolak ijazah itu disyahkan, karena tidak sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain melarang beroperasinya PTS membuka kelas jauh.

Para guru pun tidak memiliki izin mengikuti pendidikan, keabsahan ijazah itu diragukan, mengingat diperoleh dalam waktu relatif singkat, seperti ada yang masuk kuliah awal 2007, lalu yang bersangkutan diwisuda akhair tahun 2007. Ali menambahkan ada juga yang kuliah enam bulan, lalu dibuat skripsi dan tesis, kemudian diwisuda di Kampus PTS itu .

Bahkan PTS dalam melakukan perkuliahan meminjam gedung sekolah dasar, madrasah dan lainnya di NTB. Ijazah itu dikeluarkan oleh 17 PTS yang berada di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya dan Malang (Jawa Timur). Para pemegang ijazah illegal itu mengeluarkan uang selama perkuliahan Rp 10 juta-Rp 11 juta per orang.

Kepada para guru yang anggota PGRI, ucap Ali, diimbau tidak tergiur oleh lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan kemudahan gelar sarjana pendidikan, namun justru kemudian mencoreng citra para guru dan dunia pendidikan di NTB. Kalau mau memperoleh gelar S1 dan S2, silakan mengikuti mekanisme dan institusi pendidikan yang resmi.

Mereka yang telanjur memiliki ijazah itu, diminta melapor ke PGRI NTB, yang bermaksud akan menindak-lanjuti hal itu melalui jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata. "Gugatan perdata kami ajukan, agar dana yang dikeluarkan para untuk kegiatan kuliah itu dikembalikan. Gugatan pidana kami tempuh karena melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional," kata Ali.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Pekalongan Ziarah ke Makam Ayah dan Kakaknya Usai Dilantik

Wali Kota Pekalongan Ziarah ke Makam Ayah dan Kakaknya Usai Dilantik

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 26 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 26 Febuari 2021

Regional
Usai Dilantik, Bupati HST Tegaskan Akan Jaga Pegunungan Meratus dari Tambang

Usai Dilantik, Bupati HST Tegaskan Akan Jaga Pegunungan Meratus dari Tambang

Regional
Bupati OKU Positif Covid-19, Terdakwa Korupsi Hadiri Pelantikan Seorang Diri

Bupati OKU Positif Covid-19, Terdakwa Korupsi Hadiri Pelantikan Seorang Diri

Regional
Pengakuan Bupati Trenggalek di SMAN 6 Surabaya: Saya Hampir Dikeluarkan karena Sering Bolos

Pengakuan Bupati Trenggalek di SMAN 6 Surabaya: Saya Hampir Dikeluarkan karena Sering Bolos

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 26 Februari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 26 Februari 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Februari 2021

Regional
Warga 3 Hari Tak Bisa Urus Administrasi, Ternyata Para Pejabat Pergi ke Pernikahan Anak Bupati

Warga 3 Hari Tak Bisa Urus Administrasi, Ternyata Para Pejabat Pergi ke Pernikahan Anak Bupati

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 Februari 2021

Regional
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Akan Berkantor di Desa 2 Kali Sepekan, Ini Alasannya...

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Akan Berkantor di Desa 2 Kali Sepekan, Ini Alasannya...

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Februari 2021

Regional
Syarat Swab PCR di Bandara Supadio Pontianak Kembali Diperpanjang sampai Idul Fitri

Syarat Swab PCR di Bandara Supadio Pontianak Kembali Diperpanjang sampai Idul Fitri

Regional
Pidato Gibran Setelah Dilantik: Kebut Vaksinasi, Kebut Pemulihan Ekonomi

Pidato Gibran Setelah Dilantik: Kebut Vaksinasi, Kebut Pemulihan Ekonomi

Regional
Sanksi Kasus Pertengkaran 2 Dosen UMI Makassar Tergantung Dewan Etik Kampus

Sanksi Kasus Pertengkaran 2 Dosen UMI Makassar Tergantung Dewan Etik Kampus

Regional
Pemilik Pabrik Tembakau Maafkan 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap: Tidak Ada Rasa Benci...

Pemilik Pabrik Tembakau Maafkan 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap: Tidak Ada Rasa Benci...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X