Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinkronkan Sistem Pendidikan dan Ketenagakerjaan Nasional

Kompas.com - 24/03/2009, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sinkronisasi antara sistem kependudukan, pendidikan, dan ketenagakerjaan nasional mendesak dilakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran terdidik yang masih tinggi. Pasalnya, pengangguran terdidik dari jenjang pendidikan menengah dan tinggi mencapai hampir 50 persen dari total jumlah pengangguran, sedangkan lowongan kerja yang terisi sesuai dengan pendidikan baru berkisar 30 persen.

 

"Sinergi antara sistem pendidikan nasional dan sistem ketenagakerajaan diharapkan dapat tercapai melalui link and match. Kita perlu memperbanyak tenaga siap pakai level menengah. Kemudian pada level perguruan tinggi adalah berbasis pasar kerja, sehingga terjadi inovasi-inovasi baru, manajemen baru, dan peluang kerja baru," kata Oon Kurnia Putra, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Kependudukan pada seminar bertajuk "Peningkatan Kualitas SDM Berbasis Keunggulan Lokal dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan" yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, Selasa (24/3) di Jakarta.

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2008 tercatat 9,43 juta penganggur atau sebanyak 8,46 persen dari total penduduk. Pengangguran di tingkat SD-SMP berjumlah 4,8 juta, sedangkan di jenjang SMA-universitas mencapai 4,5 juta orang.

 

Selain itu, perlu juga memanajemen kependudukan yang meliputi pengendalian jumlah penduduk, kualitas penduduk, dan penyebaran penduduk. Pemerintah daerah, kata Oon, dapat mencegah urbanisasi yang tidak terkendali dengan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah. "Jangan sampai penduduk daerah berbondong-bondong ke kota yang sekarang makin padat," kata Oon.

 

Muchlas Samani, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada pada saat ini adalah akibat atau hasil dari kebijakan 12 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas SDM perlu disesuaikan dengan visi ke depan.

 

"Pendidikan tidak bisa potong kompas. Asumsi-asumsi sekian tahun yang lalu mungkin berbeda dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diperhatikan tahapannya untuk mengantisipasi tuntutan yang akan datang," kata Muchlas.

 

Sutjipto, guru besar Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu melihat secara cermat kebutuhan daerah, kemampuan, dan kearifan lokal untuk mempercepat peningkatan mutu dan layanan pendidikan di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com