Anggota TNI Dilarang Berada di Area TPS

BANDUNG, SELASA - Dalam pengamanan pemilihan umum 2009, setiap anggota TNI dilarang berada di area tempat pemungutan suara. Hal itu untuk menjaga netralitas TNI, sekaligus memberikan ruang bagi anggota kepolisian sebagai lapisan pertama pengamanan pemilu untuk bertugas lebih leluasa.

TNI tidak memiliki kewajiban mengamankan TPS. Kepolisian yang bertugas untuk itu, sehingga wajar bila personel kepolisian bera da di dekat TPS. Bagi personel TNI akan ada tempat khusus atau check point untuk berkumpul mengamankan pemilu. Tidak boleh ada prajurit TNI bertebaran di area TPS, kata Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal Rasyid Qurnuen Aquary, dalam acara Commander Call TNI dan Polri Garnisun Tetap II/Bandung, Selasa (10/3) di Pangkalan Udara Husen Sastranegara.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Timur Pradopo juga hadir untuk memberikan amanat dalam acara tersebut. Acara itu diikuti ratusan perwira di jajaran Kodam III/Siliwangi maupun Polda Jawa Barat dalam rangka pengamanan pemilu 2009 di J abar.

Sebagai lapis kedua pengamanan pemilu, TNI membantu polisi melindungi tempat umum dan obyek vital yang berisiko terkena amuk massa. Polisi tidak mungkin bisa mengatasi semua titik, sehingga TNI turut diperbantukan. Apalagi di obyek-obyek vital yang pembangunannya menelan biaya besar, kata Rasyid.

Pangdam juga berpesan agar prajurit TNI menghindari kerumunan kampanye. Bila ada prajurit TNI yang mengenakan seragam dinas lalu melintasi kerumunan kampanye dan terjebak, maka itu berpotensi memicu kecurigaan atas netralitas TNI. Anggota itu mun gkin dianggap turut berkampanye. Dugaan itu bisa saja muncul ketika ada media massa yang memotret anggota bersangkutan, ujar Rasyid.

Ditemui seusai acara, Timur menjelaskan, polisi akan mengutamakan titik kepadatan massa. "Kami menyiapkan strategi pengamanan untuk kemungkinan terburuk. Semua Polres dan Polsek, dan anggota perlindungan masyarakat (linmas) pun telah dilatih oleh polisi," katanya.

Sebanyak dua per tiga dari sekitar 30.000 personel Polda Jabar akan dikerahkan mengamankan pemilu. Selain itu, Timur berharap pemimpin partai politik memegang komitmennya untuk mewujudkan pemilu damai di Jabar.