Dokter LP Pantau Kondisi Mantan Gubernur NTB

MATARAM, SELASA - Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, HLS, melakukan mogok makan di dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Mataram, karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.  "Kami sudah bujuk beliau (HLS), agar makan dan minum, tapi beliau menolak," ujar Lalu Jumaidi SH MH, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas atau LP) Mataram, Selasa (28/10) sore, di Mataram.

HLS ditahan Senin (27/10), setelah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut HM Amari SH, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB (bukan Ketua Pengadilan Tinggi NTB (Kompas 28/10), tersangka dikenakan sangkaan penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan dana tak tersangka dalam APBD NTB tahun 2003, yang besarnya Rp 7.938.580.527.

Menurut IGB Harnaya SH, Penasehat Hukum HLS, mogok makan itu sebagai wujud protes terhadap Kejaksaan Tinggi NTB yang menahan HLS. Padahal sewaktu diperiksa di Kejaksaan Agung Jakarta, menyangkut APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang diduga disalahgunakan, secara hukum sudah tidak ada apa-apa lagi.

"Karenanya, Pemeriksaan kemarin (Senin), kami pikir beliau hanya diiminta keterangan tambahan. Tetapi, pemeriksaan itu sepertinya formalitas saja, sedang tujuan utamanya Kejaksaan Tinggi NTB adalah untuk menahan beliau (HLS)," kata Harnaya, yang dihubungi melalui telepon genggamnya.

Harnaya yang menyebut sikap HLS sedang meditasi, membersihkan hati dari orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau malah mempertanyakan, apa orang seperti HLS perlu ditahan, karena kasusnya belum diputus. "Beliau pun selalu bersikap kooperatif selama ini, beliau juga mau lari kemana, toh Kejaksaan memberikan status cekal (cegah-tangkal) kepada belaiu," katanya.

Jumaidi mengatakan, sejak ditahan hingga Selasa petang, HLS enggan makan-minum, bahkan untuk sementara menolak menerima tamu, termasuk enggan dikunjungi para kerabatnya. HLS hanya mau ditemui oleh Tim Penasehat Hukumnya. Guna memantau kondisi fisik HLS, Lapas Mataram menugaskan seorang dokter Lapas.