Konversi Mitan ke Gas Seharusnya Diikuti Pengalihan Subsidi

JAKARTA, SABTU - Program konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah, dinilai anggota Komisi VII DPR Effendi MS Simbolon telah gagal. Pemerintah tidak mampu menjaga ketersediaan pasokan gas, sementara minyak tanah langka di pasaran. Ditambah lagi dengan semakin merangkak naiknya harga elpiji tabung 12 kg yang menyebabkan konsumen ke elpiji tabung 3 kg. Hal ini menyebabkan distribusi elpiji tabung 3 kg menjadi tidak tepat sasaran.

"Harga gas ini akan cenderung naik terus. Kalau sekarang masyarakat tidak lagi mampu, bagaimana nanti kalau harga naik terus. Pemerintah mengatakan, hanya ada satu pilihan: gunakan yang 3 kilo. Kalau gitu, produksi massal dong yang 3 kilo dengan kualitas baik dan tidak meledak. Kalau kita bisa mengonsumsi 3 kilo dengan aman dan tersedia, kita akan gunakan karena masih ada subsidi dari Pertamina. Bukan subsidi dari pemerintah lo," papar Effendi Simbolon, usai mengisi diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/8).

Pemerintah selama ini memang tidak menyubsidi elpiji. Namun, menurut Simbolon, jika dilakukan konversi minyak tanah -yang selama ini disubsidi- ke gas, seharusnya komponen subsidi minyak tanah dialihkan ke gas. "Ini subsidi untuk produk-produk yang masih digunakan oleh masyarakat pada umumnya," ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Dengan adanya komponen subsidi dari pemerintah terhadap gas, diyakini bisa memberikan proteksi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Diakui Simbolon, DPR turut andil 'dosa' dalam program konversi yang digagas Wapres Jusuf Kalla ini. Sebab, DPR turut meng-endorse hingga program ini diterapkan pemerintah.