Lahan Rakyat Masih Diserobot untuk Sawit

SAMARINDA, RABU - Penyerobotan lahan rakyat untuk usaha perkebunan kelapa sawit masih terjadi. Diduga seperlima dari luas areal perusahaan perkebunan didapat dari penyerobotan ladang atau lahan kelola rakyat.

"Pembukaan kebun nyaris selalu lewat penggusuran atau perampasan tanah rakyat," kata Mansuetus Darto dari Sawit Watch di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (13/8). Menurut Darto, kira-kira 1,85 juta hektar dari 21 juta hektar luas Kaltim untuk kelapa sawit. Yang sudah berbentuk kebun kira-kira 300.000 hektar. Kira-kira 20 persen dari 1,85 juta hektar atau 370.000 hektar dulunya lahan rakyat .

Penyerobotan bahkan masih terjadi misalnya di Kutim dan Kabupaten Pasir. Menurut Darto, 1.000 hektar ladang warga Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kutim, diserobot. Akibatnya, ada enam kendaraan milik perusahaan yang ditahan warga di kampung. Seluas 400 hektar ladang warga Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kutim, juga diserobot.

Selain itu, lahan kalangan petani sawit Desa Suatang Baru, Ke camatan Paser Belengkong, Pasir, terancam digusur untuk pertambangan batu bara. Bahkan, menurut Darto, ada dua petani sawit di Kecamatan Long Ikis yang menjual kebun meski sebabnya belum jelas .

Persoalan pengembangan usaha kelapa sawit bertambah pelik sebab izin usaha kerap tumpang tindih dengan kehutanan atau pertambangan. Itu terjadi, menurut Darto, sebab pemerintah selaku pemberi izin amat kurang berkoordinasi.

Untuk itu, izin baru harus dihentikan. Persoalan tumpang tindih lahan dan konflik dengan rak yat harus diselesaikan lebih dulu. Setelah itu, usaha dikembangkan meski sebaiknya industri hanya memegang sektor hilir sebagai pengolah minyak mentah kelapa sawit atau CPO.

"Perkebunan idealnya dipegang rakyat," kata Darto. Pemerintah seharusnya menjadi pengawas agar harga pembelian hasil panen kebun rakyat tidak rendah.