Total Suap Amin Rp 2,250 Miliar

JAKARTA, SENIN - Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan mengaku memberi uang Rp 2,250 miliar kepada anggota DPR Al Amin Nur Nasution. Menurut dia, keseluruhan 'pelicin' tersebut diambil dari uang pribadinya, bukan dari investor seperti kesaksian pengacara pengusaha Singapura, Liong Weng Kee.

Hal ini terungkap dalam persidangan Senin (4/8) ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa. "Jadi berapa total uang yang saudara beri kepada Al Amin?" tanya Ketua Majelis Hakim Masyurdin Chaniago dalam sidang kasus dugaan suap anggota DPR terkait pengalihfungsian hutan lindung Bintan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin.

"Pertama Rp 100 juta, kedua Rp 150 juta, ketiga 150.000 dollar Singapura yang setara dengan Rp 1 miliar, keempat 150.000 dollar dengan total Rp 2,250 miliar," jawab Azirwan.

Lalu muncul pertanyaan, dari manakah uang tersebut? Apakah benar uang itu dari investor? Menanggapi hal tersebut, Azirwan mengatakan uang tersebut diperolehnya dari kantongnya sendiri.

"Rp 100 juta itu dari pribadi saya. Rp150 juta dari pribadi saya juga, 300.000 dollar Singapura yang saya berikan secara bertahap itu, ceritanya panjang Yang Mulia," jelas PNS yang mengawali kariernya di Pemda Riau itu.

Menurut Azirwan, uang 300.000 dollar Singapura diperoleh dari sahabatnya yang berkewarganegaraan Korea. Uang tersebut diperolehnya pada 1991-1993. Pada 1991, teman WNA itu menghubunginya untuk meminta bantuan mencarikan jalan untuk berbisnis penangkapan ikan.

Saat itu, Azirwan mengenalkannya kepada seorang kenalan. "Kemudian, mereka deal dan saya mendapat bagian 200.000 dollar Amerika Serikat. Saat Al Amin minta, saya menghubunginya untuk memastikan apakah uang saya masih ada. Dia bilang saya ke Singapura saja nanti uangnya dikasih. Lalu saya ke Singapura," tuturnya.

Menurut Azirwan, teman dari Korea itu bukan Liong Weng Kee ataupun calon investor lain. "Apa alasan Anda mau mengeluarkan uang bermiliar-miliar untuk negara?" kata anggota majelis hakim, Edward Patinasarani.

Mendengar hal ini, Azirwan menjawab, "Kebetulan saya memiliki uang dan saya dihadapkan pada situasi mendesak. Bagi saya, itu merupakan tugas. Biar itu menjadi bantuan bagi masyarakat saja. Masyarakat tentunya bisa pegang sertifikat tanahnya."  Sebagai informasi, Azirwan mengaku mendapat gaji Rp 7 juta dan tunjangan Rp 20 juta per bulan.