Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Ahmadiyah Tak Perlu Dibubarkan

Kompas.com - 31/07/2008, 15:28 WIB

PANGKAL PINANG, KAMIS - Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni menegaskan, Ahmadiyah tidak perlu dibubarkan asalkan kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. "Silakan saja Jamaah Ahmadiyah melakukan kegiatan, tapi jangan  keluar dari koridor Islam yang membingungkan umat dan menyebabkan munculnya pertentangan," ujarnya seusai silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dan pegawai Kanwil Depag di aula kantor Gubernur Babel, Kamis (31/7).

Menurut Menag, Ahmadiyah itu sama dengan organisasi lainnya seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam yang diberi kebebasan menjalankan kegiatan, tapi harus sesuai dengan aturan. "Kalau kegiatannya sudah meresahkan umat dan terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat, ya jelaslah kita larang. Jadi, yang kita larang dan harus diluruskan itu kegiatannya yang menyimpang dari Al Quran dan hadis," katanya.

Namun, kata dia, sepanjang penganut Ahmadiyah mengaku beragama Islam dan menghentikan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, hal itu tidak menjadi masalah. "Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri itu adalah mengatur tentang hal tersebut. Perlu saya tekankan, SKB itu bukanlah mengintervensi keyakinan warga dalam beribadah, tapi meluruskan agar menjalankan kegiatan ibadah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

Terkait dengan pengawasan terhadap ajaran Ahmadiyah yang belakangan dihebohkan masyarakat karena tidak sesuai dengan syariat Islam, ia menilai hal itu menjadi tanggung jawab bersama. "Mengawasi kegiataan Jamaah Ahmadiyah itu tanggung jawab kita bersama. Tidak cukup hanya dengan SKB, tapi perlu peran aktif umat-umat Islam yang berada di penjuru daerah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com