Masyarakat Flores Tolak Pembangunan Korem di Ende

Laporan wartawan Kompas Kornelis Kewa Ama Khayam

KUPANG, SENIN - Masyarakat Flores yang tersebar di delapan kabupaten di pulau itu menolak rencana pembangunan Korem Flores yang bermarkas di Ende. Masyarakat Flores saat ini sangat butuh kesejahteraan dibanding keamanan. Demikian antara lain terungkap dalam rapat gabungan komisi-komisi di DPRD NTT dengan Komandan Korem 161/Wirasakti Kolonel (inf) Winston Pardamean Simanjuntak di Kupang, Senin (10/3).

Rapat dipimpin Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe, dihadiri Asisten I Sekda NTT Yoseph Mamulak,anggota DPRD dan sejumlah perwira TNI di jajaran Korem 161/Wirasakti Kupang. Menurut Ketua Komisi A DPRD NTT Marthen Darmonsi, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Ende pekan lalu di Ende terungkap, ada penolakan atas rencana pembangunan Korem tersebut. Karena sosialisasi terhadap rencana itu baru terbtas di kalangan masyarakat Ende, dan tidak mewakili seluruh masyarakat Flores.

"Di kalangan masyarakat Ende sendiri mulai terpecah karena tanah yang diserahkan oleh warga tertentu merupakan tanah suku. Terjadi keretakan hubungan antara warga dan saling mencurigai," kata Darmonsi. Terkesan dari pertemuan dengan para tokoh masyarakat Ende, Korem Flores tersebut dipaksakan. Masyarakat butuh kehidupan yang nyaman dan tidak saling mencurigai.

Danrem 161/Wirasakti Kolonel (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak mengatakan, pembangunan Korem Flores merupakan bagian dari program nasional dalam rangka mempertahankan keamanan negara. Pembangunan Korem Flores tetap menghargai unsur budaya, lingkungan, dan tetap menghargai adat, budaya dan tradisi setempat. "Kami tidak otoriter dan memaksakan kehendak. Semua proses selalu mengedepankan musyawarah, dialog dan saling mendengarkan untuk mencapai kesepakatan," kata Pardamean.