TPT Kepri Tinggi Jadi Incaran Pencari Kerja, Gubernur Ansar Jelaskan Alasannya

KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja terbuka dari luar daerah.

Salah satu penyebabnya adalah Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional. 

Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai privilege khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun. 

"Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers.

Namun, Ansar menilai, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif. 

Menurutnya, banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri yang kemudian secara langsung memengaruhi angka TPT di Kepri. 

"Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tetapi belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT kita,” tambahnya. 

Untuk itu, Ansar berharap, adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri dapat berjalan seimbang dengan kesediaan tenaga kerja sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

"Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegas Ansar. 

Diikuti penguatan SDM lokal

Ansar Ahmad mengungkapkan, keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau ini salah dipengaruhi upaya Pemprov Kepri meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. 

Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pembekalan keahlian kepada lebih dari 2.000 milenial hingga menjadi tenaga kerja profesional. 

Selain itu, upaya meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun. 

"Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya sehingga dapat bersaing di pasar kerja," katanya.

Program lain yang diluncurkan Pemprov Kepri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri. 

Program ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan memberikan pengalaman praktis bagi pencari kerja di Kepulauan Riau. 

Ambigu TPT nasional

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri (Dinaskertrans) Diky Wijaya menegaskan, ada ambiguitas terkait Kepri yang berada di posisi kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional (6,6 persen, setelah Papua). 

Namun, Diky menegaskan, Provinsi Kepri memiliki kebutuhan tenaga cukup tinggi dibandingkan angka pengguran yang ada. 

Provinsi Kepri, dengan geografis 98 persen lautan dan 2 persen daratan di Selat Malaka, memiliki 26.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berada di 23 kawasan industri, baik industri besar dan industri manufaktur. 

"Artinya, sesungguhnya kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pengannguran," tegas Diky. 

Perlu diketahui, Kepri menjadi destinasi pencari kerja baru bagi masyarakat daerah lain di Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Diky, sebanyak 6,8 persen penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia 17 serta kaum rentan. 

"Kalau disejalankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, serta kemiskinan juga turun di angka 4 persen serta inflasi juga di bawah 3 persen, ini menandakan bahwa ada ambigu terkait posisi no dua penganngguran se Indonesia," paparnya. 

Diky juga menyatakan, penyebaran penduduk juga memengaruhi variable tersebut. "Yang menjadi catatan bahwa Kepri merupakan gula yang tentunya manis sehingga banyak didatangi semut," ujarnya menganalogikan. 

TPT Kepri turun dalam tiga tahun terakhir

Di sisi lain, dalam tiga tahun terakhir, TPT di Kepri mengalami penurunan dan masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun terakhir. 

Data BPS Kepulauan Riau menunjukkan, TPT Provinsi Kepri masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun berturut-turut, yakni turun sebesar 0,72 persen. 

TPT Kepri sebesar 7,61 persen pada Februari 2023 juga turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Dari berjumlah 84.230 pada Februari 2023, turun menjadi 75.210 pada Februari 2025. 

TPT itu mengalami penurunan di tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau dalam rentang tahun 2020-2024. 

Kota Batam dari 11.790 orang pada 2020, turun menjadi 7.68 pada 2024. Kabupaten Karimun, dari 8.360 menjadi 5.520, Kota Kota Tanjungpinang dari 9.30 orang menjadi 4.690 orang.

Demikian pula dengan Kabupaten Bintan yang mengalami penurunan dari 8,86 orang menjadi 4.530, Kabupaten Natuna dari 4.100 menjadi 3.890 orang, Kabupaten Lingga dari 4.410 orang menjadi 3.38 orang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dari 3.440 menjadi 2.38 orang.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tenaga kerja tersebut ditempatkan di berbagai perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kepri. 

Pada 2021, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan berjumlah 26.167 orang, kemudian sebanyak 16.362 tenaga kerja ditempatkan pada 2022. 

Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan mengalami peningkatan pada tahun 2023, dengan 16.550 pekerja. 

Hingga Mei 2024, Pemprov Kepri kembali menyalurkan 12.103 tenaga kerja, menjadikan total keseluruhan tenaga kerja yang ditempatkan hingga Mei 2024 mencapai 71.182 orang. 

Penduduk miskin turun dan gini rasio naik 

Penurunan tingkat pengangguran terbuka berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya gini rasio. 

Data BPS Kepulauan Riau menunjukkan, jumlah penduk miskin di Kepri menurun dalam rentang waktu September 2020 hingga Maret 2025. 

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 117.280 orang, menurun 7.680 ribu orang terhadap September 2024. 

Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 4,44 persen, turun 0,34 persen poin terhadap September 2024. 

Persentase penduduk miskin Kepri juga terus berada di posisi terendah sejak 2015. 

Kondisi itu menempatkan Provinsi Kepri berada pada urutan keempat terendah nasional dan urutan pertama terendah di Pulau Sumatera. 

Sebaliknya, gini rasio di Kepri mengalami peningkatan dalam rentang tiga tahun terakhir (2023-2024). 

Gini rasio Provinsi Kepulauan Riau Sejak Tahun 2021 sampai dengan 2025 cenderung berfluktuasi, berturut-turut adalah 0,339; 0,325; 0,340; 0,357; dan 0,382.

Meningkatnya rasio gini pada 2024, 2023, dan 2025 disebabkan kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Akan tetapi, kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai sebuah alat ukur, gini rasio digunakan agar bisa mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi.