Temui 5 Paslon Walkot dan Wawalkot Pekanbaru, Pj Risnandar: Kami Akan Bersikap Netral

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Risnandar Mahiwa bersama Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru bersilaturahmi menemui lima pasangan calon (paslon) Wali Kota (Walkot) dan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekanbaru, Selasa (3/9/2024). 

Kelima paslon tersebut, yakni Muflihun-Ade Hartati Rahmat (Partai Gerindra, PAN, PSI, Perindo, Gelora dan Prima), Edy Natar Nasution-Dastrayani Bibra (Partai Nasdem dan PPP), dan Intsiawati Ayus-Taufik Arrakhman (Partai Hanura dan PKB).

Kemudian, ada paslon Agung Nugroho-Markarius Anwar (Partai Demokrat dan PKS) serta Ida Yulita Susanti-Kharisman Risanda (Partai Golkar dan PDIP).

Risnandar mengatakan, rangkaian kunjungan bersama itu dilakukan guna menyukseskan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Pekanbaru.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan komunikasi yang baik dengan semua paslon yang akan maju.

"Kota Pekanbaru dianggap sebagai barometer di Provinsi Riau, sehingga (Pemkot Pekanbaru) bersama Forkopimda berupaya menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024," ucapnya melalui siaran pers, Rabu (4/9/2024).

Ia menegaskan, kunjungannya dengan lima paslon tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia mafhum betul mengenai pentingnya sikap netral yang tidak memihak pada paslon tertentu.

"Kami akan bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Kegiatan silaturahmi ini juga menyampaikan sejumlah program yang telah disusun bersama tim teknis," ungkap Risnandar.

Utamanya, lanjut dia, mengenai rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan yang akan disinkronisasikan sebagai acuan visi dan misi kepala daerah terpilih.

"Selain RPJMD 2024-2029, kami juga menyampaikan pembahasan soal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. Semuanya sudah melalui proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru," ungkapnya.

Adapun teknis rancangan itu telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pokok pembahasan, meliputi anggaran pendidikan, kesehatan, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), serta program-program lain untuk menjaga ketentraman, ketertiban, serta stabilitas Kota Pekanbaru.

Sedangkan terkait Rancangan APBD 2025, Risnandar menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan ruang fiskal bagi kepala daerah terpilih. Tujuannya, agar mereka bisa menjalankan visi, misi, dan program kerja sesuai dengan program-program pemerintah pusat dan Presiden Republik Indonesia (RI).

"Dengan demikian, program atau kegiatan yang ada bisa in-line atau bersinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, hingga Pemkot Pekanbaru," sambungnya.

Pada kesempatan itu, Risnandar tidak lupa berpesan kepada kelima paslon untuk senantiasa menjaga kondusivitas sosial kemasyarakatan, serta menjunjung tinggi integritas kontestasi.

"Stabilitas politik itu harus kita junjung tinggi. Percuma kalau kita demokrasi hanya prosedural, tetapi substansialnya kita tidak dapat. Jadi, proseduralnya jalan, substansialnya, seperti stabilitas, pembangunan, apa yang diinginkan masyarakat, bisa kita laksanakan bersama," tegasnya.

Demi menjaga kondusivitas saat Pilkada 2024, Risnandar pun telah berkomunikasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri).

"Unsur TNI-Polri siap mendukung penuh upaya-upaya menjaga kondusivitas yang selama ini telah terjaga di Kota Pekanbaru. Salah satunya, melalui Operasi Mantap Praja yang dilaksanakan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru," ungkapnya.

Dengan demikian, Risnandar berharap, pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Pekanbaru bisa berjalan lancar, jujur, dan adil, sehingga kepala daerah terpilih bisa dilantik sesuai jadwal, yakni pada 10 Februari 2025. (ADV)