Salin Artikel

Siswi Tak Boleh Ujian gara-gara Tunggakan Rp 50.000, Ombudsman NTT: Jangan Pakai Logika Bisnis

Dia meminta pihak sekolah tidak menggunakan logika bisnis dalam dunia pendidikan.

"Logika penyelenggaraan layanan pendidikan tidak boleh menggunakan logika bisnis, yang menahan pemberian barang atau jasa jika si pembeli belum melunasi pembayaran (hak retensi)," tegas Darius saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Senin (22/4/2024).

Keluhan orangtua

Darius mengaku dalam beberapa hari ini menerima keluhan dari para orangtua siswa dan siswi kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah NTT. Orangtua mengeluhkan terkait tunggakan uang sekolah yang belum dibayar.

"Pada intinya para orangtua mengeluhkan bahwa anak-anak mereka diminta sekolah untuk melunasi tunggakan uang SPP/ iuran komite sebelum mengikuti ujian," kata Darius.

Berdasarkan keterangan orangtua, siswa yang belum melunasi tunggakan tidak diberi kartu ujian atau dipulangkan.

Koordinasi dengan dinas

Terhadap beberapa keluhan tersebut, Ombudsman NTT telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SMA/SMK Negeri se-NTT.

Isinya menegaskan tetap mengizinkan siswa dan siswi mengikuti ujian meskipun belum lunas SPP atau iuran komite.

Menurutnya, siswa-siswi berhak memperoleh pendidikan. Hal ini, kata Darius, diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan, pungutan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Dia menyebutkan, pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi, sehingga negara melalui pemerintah dan badan swasta wajib menyelenggarakan sekolah sebagai kewajiban konstitusional.

"Sekolah tidak boleh memulangkan siswa atau tidak memberi kartu ujian hanya karena belum membayar SPP/iuran komite. Perihal uang sekolah adalah urusan orangtua, bukan urusan anak. Karena itu silahkan pihak sekolah memanggil para orangtua untuk melunasi uang sekolah tanpa harus mengaitkan hak anak untuk mengikuti ujian sekolah,"sambungnya.

Bagi sekolah-sekolah yang masih memulangkan siswa atau tidak memberikan kartu ujian kepada para siswa dengan alasan belum lunas uang SPP atau iuran komite bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

"Jika belum mendapat penyelesaian agar dilaporkan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT melalui call centre pengaduan nomor: 08111453737," kata Darius.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video siswi salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tak bisa ikut ujian karena belum membayar uang sekolah Rp 50.000, viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 57 detik tersebut, siswi itu duduk di depan salah satu ruangan dan ditanyai seorang warga, alasan dirinya tidak masuk sekolah.

"Saya belum bayar uang sekolah Rp 50.000. Sudah kasih tahu orangtua tapi belum ada uang. Mama bilang ikut ujian dulu, besok atau lusa baru bayar. Saya sudah kasih tahu ke sekolah, tapi pak mereka bilang harus lunasi semua dulu baru bisa masuk sekolah," kata siswi berinisial D.

Video viral itu pun menuai tanggapan dari para warganet.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, membenarkan kejadian itu.

"Saya sudah perintahkan koordinator pengawas di Kabupaten sikka untuk selesaikan dan anak itu sudah kembali mengikuti ujian," kata Ambrosius, kepada Kompas.com, Minggu (21/4/2024).

Terkait kejadian itu lanjut Ambrosius, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT akan segera menerbitkan surat penegasan kepada seluruh kepala sekolah di NTT.

"Poin inti dari surat yang akan kami keluarkan itu, agar kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi," tegas Ambrosius. 

https://regional.kompas.com/read/2024/04/22/091405878/siswi-tak-boleh-ujian-gara-gara-tunggakan-rp-50000-ombudsman-ntt-jangan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke