Kejati NTB Telusuri Aliran Dana Korupsi Tambang Pasir Besi Lombok Timur

MATARAM, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan korupsi tambang pasir besi di Kabupaten Lombok Timur.

Saat ini, penyidik kejaksaan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang pasir besi di Kabupaten Lombok Timur.

Mereka adalah ZA Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB dan R dari PT Anugrah Mitra Graha (AMG).

Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelas II A Mataram pada Senin (13/3/2023).

"Penambangan pasir besi oleh PT AMG yang seharusnya ada RKAB-nya itu tidak ada sehingga negara dirugikan. Itu melibatkan beberapa oknum, di antaranya dari ASN satu orang dan swasta satu orang, dan kemungkinan nanti akan berkembang," Kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Ibrahim Soleh saat ditemui di Mataram, Selasa (14/3/2023).

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah penetapan dua tersangka, kejaksaan juga akan melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

"Nanti keterlibatan mereka, aliran dananya kemana saja, nah nanti kita akan telusuri. Kita telusuri ke mana saja larinya. Nanti dari situ bisa berkembang berkembang," kata Nanang.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ely Rahmawati menyebut ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penambangan.

"Ada persyaratan-persyaratan yang harus ada tetapi tidak ada. Kemudian ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dari ASN demi terlaksananya penambangan itu," Kata Ely.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah langsung memberikan pengarahan kepada jajaran staf dan ASN di lingkup Dinas ESDM setelah ZA ditahan. Gubernur juga akan menunjuk pelaksana tugas atau Plt dan memastikan pelayanan di Dinas ESDM tetap berjalan.

Selain itu, Pemprov NTB juga akan memberikan pendampingan hukum terhadap ZA yang kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kasus tambang pasir besi oleh Kejaksaan Tinggi NTB.