Walhi Sulsel dan Danny Pomanto Bicara Solusi Lingkungan dan Kebencanaan di Rakorsus Pemkot Makassar

KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) memenuhi undangan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto untuk berbicara solusi lingkungan dan kebencanaan di Rapat Kordinator Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar.

Dalam acara yang digelar di Four Points, Makassar, Selasa, (14/03/2023) ini, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Al Amin mengapresiasi undangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan pihaknya sayang dan cinta terhadap Kota Makassar. Untuk itu, lewat kolaborasi dengan berbagai pihak. diharapkan kota ini menjadi lebih baik lagi.

Amin menuturkan kritik yang disampaikan bukan dalam rangka mengkritik satu atau dua entitas saja, tetapi secara luas dan tidak terpisahkan, yakni pusat, provinsi dan daerah.

Perihal banjir, misalnya, Walhi melihat persoalan ini dari beberapa indikator, seperti ancaman perubahan iklim/curah hujan tinggi, reklamasi, sampah dan sedimentasi, sistem drainase yang buruk, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), limpasan air dari hulu lalu dibagi dengan bagaimana kapasitas pemerintah.

"Peristiwa dan ancamannya itu nyata. Apalagi Pak Wali Kota menyebut seluruh dunia memahami bahwa dunia dalam kondisi darurat dengan climate change. Pada prinsipnya empat hal yang kami temukan kaitannya dengan kerentanan itu dan seharusnya kita bisa melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak." kata Al Amin di sela-sela Rakorsus, dalam siaran persnya Selasa.

Di samping itu, ia menyebut curah hujan pada Februari yang mencapai 200 sampai 250 milimeter (mm) merupakan curah hujan yang sangat ekstrim.

"Jika refleksi pada Januari-Februari lalu di mana banjir terjadi di beberapa titik, maka ini perlu refleksi bagi para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," sebutnya.

Ia mengatakan, secara geografis Makassar sangat diuntungkan karena elevasi kota ini cukup bagus dan aliran air ke laut cukup mudah. Contohnya, bagian utara elevasinya 5 meter dan di kota hingga pesisir sampai 2 meter.

Meski demikian, Amin mengatakan bahwa Kota Makassar rentan mengalami bencana lingkungan. Hal ini terjadi karena rentetan peristiwa kebencanaan dan lingkungan bukan saja berasal dari periode wali kota saat ini, tetapi ada keterlanjuran dari sebelumnya.

"Ada dua, tiga, empat wali kota sebelumnya yang juga (terus) membangun (secara fisik). Jadi RTH kita rendah, sangat kecil, maka tanah tidak mampu lagi menyerap air secara cepat. Begitu pun kondisi tutupan lahan yang sudah sangat padat," tegasnya.

"Kalau saya jadi wali kota pun bakal bingung. Tetapi saya tetap optimis bisa menjadikan kota ini resilience tangguh dari berbagai tantangannya," ucapnya, tersenyum.

Terkait hal itu, ia menyatakan bahwa Walhi siap menjadi kolaborator dan mitra membangun Makassar sebagai kota yang tangguh.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto memberikan apresiasi dan respek yang tinggi kepada Walhi Sulsel karena sudah memenuhi undangan dan mengkritik Pemkot Makassar.

Menyinggung perihal kepadatan kota, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengakui itu. Dirinya bahkan melihat di peta bahwa tersisa 35 persen saja daerah yang belum terbangun.

Ia mengatakan, saking hebatnya pembangunan di Makassar menyebabkan kepadatan dan persoalan. Maka dari itu, solusi terbaik adalah melakukan reklamasi yang sesuai dengan undang-undang.

"Jika reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi maka itu sudah diakomodir undang-undang. Mitigasinya 4 meter, jadi ada level mitigasi. Sebaliknya, saya sepakat menolak jika reklamasi tidak sesuai undang-undang," tekannya.

Dia mengungkapkan, jika reklamasi menyebabkan banjir pasti daerah lain, seperti Parepare juga banjir, tetapi ternyata tidak banjir. Justru, reklamasi itulah yang menahan rob dari laut.

Danny mengatakan bahwa banjir besar yang terjadi Februari 2023 di Jalan (Jl) Sulawesi dan Jl Nusantara terjadi karena tidak ada reklamasi di sana. Jadi air rob langsung masuk.

"Saya dapat laporan dari dermaga-dermaga bahwa air sudah masuk. Maka dengan itu kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi. Sebaliknya, yang harus ditolak ialah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang," kata dia.

Adapun soal RTH, lanjut Danny  Pomanto, angka RTH di Makassar meningkatkan 1 persen menjadi 10,99 persen. Peningkatan ini terjadi setelah Pemkot berjuang mati-matian.

"Kamii beli tanah di Jendral Sudirman hanya bikin RTH. Saya mengambil kebijakan untuk RTH publik itu 10 persen karena tidak mungkin 20 persen. Kami juga tetapkan Lakkang dan Romang Tangaya untuk jadi RTH tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi untuk mencukupi 30 persen maka kami berharap pada RTH privat," ujar.

Terkait masukan Walhi Sulsel, Danny Pomanto mengatakan bahwa timnya menerima dan berharap bisa bekerja sama dengan Walhi Sulsel. Dengan demikian, diharapkan Kota Makassar menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi bencana.