Banjir Melanda 2 Desa di Pulau Bawean Gresik, DPRD Soroti Dugaan Perusakan Lingkungan

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik, banjir yang melanda dua desa tersebut sempat menggenangi akses jalan desa, area persawahan, dan pemukiman warga.

Banjir juga menyebabkan pagar masjid di Desa Dekatagung rusak sepanjang 15 meter.

Kini, banjir yang melanda kedua desa itu berangsur surut.

"Untuk yang banjir tadi pagi, ada dua desa. Termasuk Desa Sidogedongbatu yang kembali kebanjiran," ujar Camat Sangkapura Syamsul Arifin, saat dikonfirmasi, Jumat (3/3/2023).

Sehari sebelumnya, hujan deras juga mengakibatkan beberapa desa di Kecamatan Sangkapura terendam banjir usai Sungai Gunung meluap.

Data yang dimiliki aparatur Kecamatan Sangkapura, bencana banjir dan longsor setidaknya terjadi di sebelas desa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Kemarin, di Desa Sidogedongbatu ada sekitar 75 rumah warga yang terdampak (terendam banjir)," ucap Syamsul.

Kerusakan lingkungan

Bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Bawean mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Gresik, M Abdul Qodir.

Selain faktor cuaca, Qodir mendapat informasi yang menyebutkan bahwa bencana tersebut juga disebabkan karena kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Bawean.

"Info yang saya terima, salah satu penyebab karena di tahun-tahun terakhir ini banyak penebangan pohon yang dibawa ke Jawa. Jika itu memang benar, maka harus dipastikan reboisasi di Pulau Bawean dilakukan dan digalakkan," kata Qodir.

Untuk itu, Qodir meminta Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut.

Sekaligus dapat melakukan pengawasan, jika hal itu benar terjadi.

"Saya minta Pak Bupati untuk segera perintahkan OPD terkait yaitu, BPBD, DLH, PUTR dan CKPKP segera turun dalam mengatasi musibah ini," tutur Qodir.

Respons Pemkab

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Sri Subaidah, saat dikonfirmasi terpisah mengaku, pihaknya belum mendapatkan data mengenai kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Bawean.

Termasuk, perihal dugaan perusakan lingkungan yang disebut-sebut menjadi penyebab.

"Belum ada (data) yang masuk di kami, terkait kerusakan akibat bencana di Bawean," kata Sri Subaidah.

Namun DLH Gresik, lanjutnya, siap melakukan pengecekan di lapangan sesuai dengan yang disarankan oleh Ketua DPRD Gresik.

Kendati di satu sisi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan, sehingga pengawasan tersebut dilakukan oleh provinsi maupun pusat.

"Siap, kami akan turun dan mengecek terkait hal itu," ucap Sri Subaidah.