Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, DPRD: Kebijakan Abnormal, Tak Masuk Akal

Rumat menilai, selain belum ada rujukan aturan yang jelas, kebijakan tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Tentu bagi kami keputusan ini bersifat abnormal dan tidak masuk akal karena tanpa ada pedoman atau rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik," ujar Rumat saat dihubungi, Selasa (1/3/2023).

Urusan krusial lain

Politisi PKB ini meminta Gubernur Viktor fokus mengurus persoalan yang lebih krusial dibandingkan mengatur jam masuk ke sekolah.

Misalnya, beber Rumat, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebut, indeks pembangunan manusia (IPM) NTT 65,28 persen, peringkat ke-32 dari 34 provinsi.

Selain itu data Kemendikbudristek tahun 2021, mencatat, 47.832 ruang kelas dalam kondisi rusak, 664 SD berakreditasi C, 614 SMP akreditasi C, dan 564 SMK berakreditasi C.

Persoalan lain, yakni ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/ UMP berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 750.000 per bulan.

Belum lagi NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen.

Kondisi ini, lanjutnya, memperlihatkan tidak ada korelasi antara masuk sekolah jam 5 pagi dengan upaya meningkatkan IPM, menurunkan stunting, memperbaiki ruang kelas, meningkatkan akreditasi atau kualitas sekolah, ataupun meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

"Gubernur harus tuntas dan selesaikan dulu masalah-masalah itu. Jangan data akademisnya lain lalu kebijakan dan keputusan buat lain," katanya.

Sekolah jam 5 pagi

Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi mulai diterapkan, Selasa (28/2/2023). Untuk sementara, uji coba diterapkan bagi 10 sekolah di Kota Kupang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan, kebijakan tersebut tujuannya melatih para murid lebih disiplin.

Ia pun meminta para orangtua murid dan masyarakat mendukung kebijakan itu.

"Ini untuk melatih kedisiplinan anak-anak NTT," kata Linus Lusi.