Hadapi Potensi Gempa M 6,5 dari Sesar Cimandiri, Bupati Sukabumi Contoh Mitigasi Jepang

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menanggapi potensi sesar Cimandiri yang bisa memicu gempa berkekuatan M 6,5, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan pihak pemerintah daerah sudah mendapat informasi tersebut dan memetakan 47 kecamatan rawan bencana.

"Mitigasi bencana sudah dilakukan. Tapi siapa yang tahu waktu akan terjadinya gempa," kata Marwan kepada Kompas.com di Pendopo Sukabumi, Kamis (2/2/2023).

Terkait mitigasi gempa yang dilakukannya, pihaknya mencontoh kegiatan seperti di Jepang, yakni orangtua hingga anak diberi edukasi saat terjadi gempa.

Selain itu yang terpenting, kata Marwan, mengajak masyarakat mendirikan bangunan tahan gempa.

"Edukasi kepada masyarakat ini yang paling penting. Kami sudah melakukannya melalui kepala desa, kader-kader kebencanaan, juga Pramuka Peduli saat ke lokasi-lokasi bencana," ujar Marwan.

Meskipun sulit, lanjut dia, tetap harus disampaikan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan risiko bencana ini. Terutama di daerah-daerah yang rawan bencana.

Berbagai edukasi mitigasi bencana akan terus diupayakan. Termasuk di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah bisa dimasukan dalam kurikulum muatan lokal (mulok).

Bentuk kelurahan tangguh bencana

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menuturkan langkah pemerintah sudah membuat kelurahan tangguh bencana.

Saat ini dari 33 kelurahan sudah terdapat 27 kelurahan tangguh bencana.

Kelurahan tangguh bencana ini salah satu bentuk bagaimana kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang melibatkan aktif masyarakat.

"Melalui kelurahan tangguh bencana ini kami harapkan bisa terkoneksi dengan baik," tutur Fahmi kepada Kompas.com selesai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gunungpuyuh di Lapang Renyah Perumahan Tanjungsari, Jumat (3/2/2023).

Terkait rumah masyarakat, Fahmi tidak dapat melihat kondisinya secara detail dan tidak bisa memungkiri masih cukup banyak yang dibangun tidak standar kontruksi yang benar.

Kalau pembangunan gedung yang sifatnya bukan personal, pihak Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengeluaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat ketat.

"Sekarang mah masyarakat harus waspada," imbau mantan Wali Kota Sukabumi periode sebelumnya itu.