Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

“Saya bersaksi dari berbagai rangkaian RPD di provinsi lainnya, Pak Ganjar menjadi satu-satunya (gubernur) yang hadir langsung," tutur Abdul dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/2/2023).

Hal itu disampaikan oleh Abdul saat menghadiri acara Pembukaan Masa Awal Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024 secara virtual di Gradhika Bhakti Praja, Jumat.

Pada kesempatan itu, Abdul mengaku menaruh respek besar terhadap Ganjar yang telah peduli akan perencanaan dan pembangunan nasional.

"Pembangunan Jateng hingga 2024 sangatlah terasa dan bahkan masuk lima besar nasional. Orientasi untuk ke depannya di 2045 adalah sebagai kekuatan perhitungan Jateng di peta global,” ujar Abdul.

Mengenai tata pemerintahan, Abdul menyoroti hal ini penting untuk mendukung iklim investasi daerah agar berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, tata pemerintahan yang baik penting diperhatikan agar investasi daerah berjalan lancar.

“Karena investasi bisa masuk ketika pemerintah daerahnya memiliki governance yang baik dan saya pikir di Jateng sudah tidak jadi masalah,” jelas Abdul.

Ditemui usai acara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Musrenbang penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jateng, sehingga kebijakan yang dilahirkan pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Dalam pembukaan Musrenbang ini, isu-isu besarnya akan disampaikan dengan satu harapan masyarakat akan segera merespons,” ujar Ganjar.

Gubernur Jateng dua periode itu mengaku senang dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Beberapa di antaranya menyangkut isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesejahteraan pekerja migran.

“Banyak masukan-masukan yang ada dan diharapkan setelah ini nanti kita mulai mengerucutkan untuk membuat skala-skala prioritas sesuai dengan yang diperintahkan pusat, sehingga inline antara pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota,” ucap Ganjar.

Di samping itu, lanjut Ganjar, permasalahan besar yang juga jadi program nasional juga harus diselesaikan.

“Kalau pusat bicara untuk tuntaskan kemiskinan, stunting, dan bangkitkan kembali ekonomi, berarti dapat diartikan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan itulah yang nanti akan menjadi policy,” jelas Ganjar.

Terkait dengan penilaian Bappenas, Ganjar merasa belum sebaik yang disampaikan. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tidak diam saja dan turut serta dalam mendukung program-program nasional.

“Itu semu ikhtiar kami, karena ada program pusat seperti itu dan kami harus jemput bola,” kata Ganjar.

Adapun bentuk ikhtiar yang dilakukan adalah tercapaianya iklim investasi yang menarik bagi investor. Pasalnya, pada 2022, setidaknya ada 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke Jateng.

Beberapa indikator yang menarik investor, kata dia, antara lain lokasi kawasan industri, kemudahan izin, integritas yang dijunjung sehingga Jateng bebas korupsi dan pungutan liar (pungli), serta upah buruh yang bersaing.

“Kalau kemudian dari praktik ini bisa menjadi lebih baik dan dunia kemudian mengenal, sebenarnya kawan-kawan di bawah sudah bekerja dengan baik, tinggal kami yang gaspol saja,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ganjar turut mengundang sejumlah perwakilan kelompok masyarakat, di antaranya pekerja migran, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Selain kelompok masyarakat, hadir pula seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, serta Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jateng Rahmat Dwi Saputra.

Tak hanya itu, turut hadir secara virtual sebagai narasumber, yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kasubdit Wilayah Jawa-Bali Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Bob Ronald Sagala.