Ketika Wali Kota Semarang Tegur OPD yang Tak Serius Garap Potensi PAD

Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah yang berlangsung di Balai Kota Semarang. Rakor tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD, badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD), serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menegur OPD agar lebih serius menggarap potensi PAD. Dia juga meminta agar OPD tidak mudah puas dengan capaian target yang ditetapkan.

"PAD kok turun, enggak mungkin. Jelek-jelek gini saya pernah jadi orang bank. Saya di bank itu dulu selalu ditarget. Target itu selalu naik," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, dikutip dari Antara.

Ita mengaku menemukan OPD yang tidak serius dalam mengoptimalkan PAD dari retribusi. Dia mencontohkan Dinas Perdagangan yang mendata jumlah pedagang di pasar-pasar di Kota Semarang yang mencapai 13.000 orang

"Kalau dibilang 13.000 (orang), dibagi aja 52 pasar. Kan ada 250 pedagang. Apa mungkin satu pasar hanya 250 pedagang? Pasar Pedurungan, Pasar Gayamsari, enggak mungkin di bawah 250 ribu (pedagang)," katanya.

Di antara OPD yang tidak memenuhi target PAD, yakni Dinas Tenaga Kerja yang realisasi PAD-nya Rp 1,87 miliar dari target yang ditetapkan Rp 2,2 miliar atau sebesar 85 persen.

Dinas Perdagangan dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 17 miliar hanya tercapai Rp 13,6 miliar atau 80,21 persen. Sedangkan Dinas Perhubungan realisasi Rp10 miliar dari target Rp13,9 miliar atau 72,46 persen.

Meski dari pendapatan secara umum Kota Semarang melampaui target pada 2022, Iswar berharap jajaran OPD yang kontribusi PAD-nya masih kurang itu bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

"Kami telah menyiapkan sejumlah inovasi dan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi," pungkas Iswar.