Gali Potensi Pertanian, Bupati Malaka: Kami Prioritaskan Swasembada Pangan

Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan, terdapat puluhan hektar sawah yang bisa dikelola di wilayah itu.

"Khusus pertanian memang kami lagi prioritaskan swasembada pangan, karena saya melihat wilayahnya sangat luas untuk menjaga ketahanan pangan," kata Simon saat berbincang di Kantor Kompas.com, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Sejumlah upaya telah dilakukan Pemkab Malaka. Salah satunya, meluncurkan produk dengan merek Beras Nona Malaka pada pertengahan Desember 2022.

Menurut Simon, sawah, bibit, pupuk, alat pertanian, kelompok tani yang mengelola, dan tenaga penyuluh, telah disiapkan untuk mendukung pengelolaan Beras Nona Malaka tersebut.

"Karena semua orang butuh makan, salah satu makanan pokok kita itu adalah beras," kata dia.

Selain beras, Pemkab Malaka juga mendukung program tanam jagung panen sapi (TJPS) yang digagas pemerintah pusat dan Pemprov NTT.

Simon menambahkan, sektor pertanian ibarat "tambang emas" bagi Pemkab Malaka. Ia mencontohkan tanaman jagung yang bisa tiga kali panen dalam satu tahun di Malaka.

Sehingga, hasil pertanian bisa melimpah jika masyarakat fokus menanam jagung. Apalagi, jagung juga bisa menjadi bahan baku pakan ternak.

"Soal jagung ini kan menjadi bahan baku pakan ternak, belum batang jagungnya, daunnya, kalau dlihat dari sisi ekonomi itu potensial, asal rajin menanam pasti ada hasil," kata Simon.

Kendala pengelolaan pertanian

Simon mengakui terdapat sejumlah kendala dalam mencapai keinginan swasembada pangan di Kabupaten Malaka.

Pemkab Malaka harus mengubah kesadaran masyarakat tentang pertanian. Menurut Simon, masyarakat harus memahami bercocok tanam tak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar.

Simon juga menyoroti keterbatasan skill yang dimiliki sumber daya masyarakat di Malaka.

Namun, Simon menegaskan, pemkab berusaha untuk mengatasi masalah skill tersebut dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Pemkab Malaka bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan pelatihan kepada para petani.

"Persoalannya adalah terbatasnya skill, terutama pendidikan, khususnya vokasi penyuluhan pertanian dan mentor alsintan. Belum lagi politik anggaran, APBD minim PAD apalagi, perlu ada gebrakan untuk kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi," kata dia.