Harga Beras Mahal di Pasaran, Bupati Wonogiri: Petani Tidak Nikmati Apa-apa

Saat ini, petani justru harus dihadapkan pada ongkos produksi yang semakin mahal menyusul makin berkurangnya jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.

“Beras mahal yang nikmati bukan petani. Sayang dong yang menikmati bukan petani. Maka mata rantai niaga harus diputus dan dipersempit,” kata Joko Sutopo kepada Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Jekek itu, semestinya petani punya akses langsung ke Bulog. Jadi petani bisa menikmati harga pembelian pemerintah (HPP).

Hanya saja, saat ini petani tidak bisa menikmati HPP dari pemerintah lantaran petani dan gapoktan terhalang dengan pelaku yang namanya tengkulak. Tragisnya, para tengkulak membeli hasil panen petani seenaknya.

“Selama ini petani hanya akses ke tengkulak. Sementara tengkulak tidak ada standardisasi. Tengkulak biasa mendesak 'kamu segini kalau tidak juga tidak apa-apa' atau harga suka-suka Mau tidak mau akhirnya dilepas. Dan susahnya lagi petani dihadapkan pada biaya produksi yang semakin tinggi, pupuk tidak semua bisa subsidi akhrnya beli non-subsidi berakibat biaya produyksi tinggi,” kata Jekek.

Bagi Jekek, bila HPP mau dinikmati petani maka harus dijalin kerja sama antara petani dan Bulog. Tak hanya itu harus ada pendampingan, pelatihan sehingga petani dapat memproduksi beras sesuai kualifikasi bulog.

“Kenapa tidak jalin kerja sama dalam bentuk MOU atau apa agar gapoktan yang sudah berbadan hukum itu bisa mengelola potensinya dengan baik. Bila mampu mengelola potensi dengan baik maka harus ada mitra kerja yakni bulog. Dengan seperti itu yang mengantar beras ke bulog itu gapoktan bukan lagi para tengkulak,” tutur Jekek.

Ia menegaskan, Bulog semestinya memberikan pelatihan bagi gapoktan bagaimana mengelola produk pasca-panen itu seperti apa.

Dengan demikian, beras yang membawa ke gudang Bulog bukan tengkulak dan pelaku bisnis. Tetapi produsen yang dilatih dan dijadikan sebuah mitra kerja dalam jangka panjang. “Kalau ini bisa terjadi maka petani bisa mudah akses ke pemerintah,” jelas Jekek.

Untuk memutus mata rantai menjadi kewenangan pemerintah. Hanya saja kewenangan itu bukan menjadi otoritas pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat.

Terkait penggunaan sistem resi gudang dengan model tunda jual, Jekek mengungkapkan syaratnya berat lantaran petani harus mendepositokan hasil panen minimal sebanyak 10 ton.

Sedangkan hal tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat banyak petani yang memiliki lahan terbatas dan statusnya banyak penggarap.

Agar harga beras murah, Jekek menyatakan stabilitas harga dapat dijaga per karisidenan di setiap propinsi. Untuk itu harga tidak akan mengalami kemahalan di pasaran.