Hadapi Ancaman Resesi, Toko Modern di Purworejo Diminta Beri Ruang Produk UMKM Lokal

Komisi 3 DPRD Purworejo mendorong adanya penguatan sektor ekonomi kerakyatan di kabupaten, sebagai langkah antisipasi adanya ancaman resesi global pada tahun 2023 ini.

Ketua Komisi 3, Eko Januar Susanto menjelaskan, upaya penguatan itu dapat dilakukan dengan cara memberikan ruang lebih luas terhadap produk-produk UMKM lokal agar dapat masuk ke toko modern berjejaring yang jumlahnya cukup banyak dan terus bertambah.

"Kita mendorong UMKM lokal dapat diakomodasi oleh toko modern seperti Alfamart dan Indomart yang jumlahnya sangat banyak di Purworejo," kata eko saat dikonfirmasi pada Selasa (10/1/2023).

Keseriusan untuk mendorong UMKM masuk ke toko modern juga terlihat saat Komisi 3 DPRD Purworejo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Kolaborasi Sektor UMKM dalam Upaya Memperkuat Fundamental Ekonomi Kerakyatan yang berlangsung di Gedung B DPRD Purworejo, beberapa waktu yang lalu.

Eko Januar Susanto memimpin langsung rapat yang dihadiri perwakilan Dinas KUKMP Purworejo, Alfamart, Indomart, dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Eko Januar yang akrab disapa EJS saat mengatakan, ancaman resesi global yang ramai didprediksi akan terjadi pada tahun 2023 ini cukup serius dan perlu disikapi. Menurutnya, badai resesi ekonomi global itu cepat atau lambat akan berdampak pada sektor perekonomian makro di Indonesia, termasuk Kabupaten Purworejo.

“Kekuatan ekonomi di Indonesia ada di sektor ekonomi riil, ekonomi kerakyatan. Nah, manifestasi atau wujud dari penguatan sektor ekonomi riil itu salah satunya adalah bagaimana memberdayakan sektor ekonomi UMKM itu agar bisa bersanding, bukan bertanding dengan toko modern,” kata EJS.

Disebutkan, berdasarkan data yang dimiliki diketahui ada 70 gerai lebih toko modern berjejaring, yakni Alfamart dan Indomaret, serta 50.000 lebih pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Purworejo.

EJS meminta Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait dapat memfasilitasi para pelaku UMKM agar produk-produknya dapat masuk ke toko modern. Selain itu diharapkan ada kesadaran dari pihak Alfamart dan Indomaret untuk mempermudah dan memberikan ruang yang lebih luas terhadap pemasaran produk-produk UMKM lokal.

“Kita minta Dinas KUKMP bersama-sama dengan Alfamart dan Indomaret untuk melakukan kurasi produk-produk UMKM. Beri ruang pemasaran yang memadai,” sebutnya.

EJS meminta agar upaya itu dapat segera direalisasikan selagi masih awal tahun 2023. Terlebih, Kabupaten Purworejo kini memiliki gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

“Harapan kita PLUT selain jadi ruang inklubasi bisnis, out putnya juga harus jelas dan terukur. Salah satu yang bisa menangkap out put benefit PLUT ya alfamart dan Imdomaret,” ungkapnya.

Selain kolaborasi toko modern dan sektor UMKM, EJS juga menyinggung pemanfaatan dana Corporate Social Responsbility (CSR). Menurut EJS perusahaan serta ketenagakerjaan.

Terkait CSR, EJS menyebut hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Namun, pelaksanaannya selama ini belum maksimal.

Pihaknya menilai bahwa distribusi CSR selama ini masih cenderung parsial. Karena itu, dari pemanfaat CSR dari perusahaan, baik BUMD, BUMN, maupun swasta belum merata.

“Kami ingin CSR bisa terkoordinir di Forum TJSLP untuk kemudian memetakan potensi yang ada di seluruh perusahaan. Sehingga bisa diketahui jumlah potensi kekuatan CSR yang bisa dimanfaatkan atau dikekola,” tandasnya.

“Sehingga tidak sifatnya parsial. Bahwa kemudian perusahaan mau kasih CSR ke lingkungan unit kerja atau bisnisnya, silakan. Tapi tentu ada kewajiban dia minimal melaporkan ke pemerintah agar ini bisa sinkron dengan program prioritas daerah yang mungkin belum bisa didanai APBD,” sambung EJS.

Sementara terkait ketenagakerjaan, EJS meminta agar seluruh pengelola toko modern dapat memprioritaskan tenaga lokal Purworejo. Hal itu penting untuk turut menekan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

“Kami berharap ada kearifan dari Alfamart dan Indomaret untuk mengakomodir putra-putra daerah. Kalau ada 70 gerai, 1 gerai bisa 10 SDM, sudah 700 tenaga kerja terserap. Ini cukup menekan angka pengangguran,” paparnya.

Sebagai tindak lanjut Komisi 3 berencana untuk melakukan evaluasi atau monitoring pelaksanaan dalam beberapa bulan ke depan.

“Dua tiga bulan akan kita lakukan evaluasi. atau mungkin satu bulan ke depan akan kita monitoring,” tandas EJS.