Nikita Mirzani Didakwa Pasal Berlapis, Pencemaran Nama Baik Dito Mahendra dan UU ITE

SERANG, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang mendakwa artis Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal tersebut diungkapkan JPU Slamet, Fitria, dan Budi Atmoko saat membacakan surat dakwaan secara bergantian di Pengadilan Negeri Serang. Senin (14/11/2022).

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 36 Jo Pasal 27 ayat (3) Jo.Pasal 51 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik," kata Slamet saat membacakan dakwaan di hadapan ketua majelis hakim Dedy Adi Saputra, Senin.

Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP.

Dalam dakwaan terungkap, kasus yang menjerat artis Nikita Mirzani berawal dari terdakwa tidak senang terhadap pihak yang mengganggu kehidupan pribadinya, berupa tuduhan yang seolah-olah menuduh terdakwa berpacaran dengan suami Nindy Ayunda.

Gangguan tersebut, lanjut JPU Slamet, juga berupa pengiriman karangan bunga yang mengatasnamakan Askara Parasady Harsono yang merupakan suami Nindy Ayunda.

Sehingga, atas isu tersebut mengakibatkan ada pihak yang yang mencoret-coret pagar rumah terdakwa.

Kemudian, terdakwa melihat pemberitaan di media online tentang kasus pemukulan kepada security di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang dilakukan saksi Mahendra Dito.

Selanjutnya, timbul niat terdakwa untuk menyampaikan kepada masyarakat  dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai public figure.

"Terdakwa mengimbau kepada Kepolisian agar harus adil, Terdakwa kemudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mahendra Dito mulai mencari foto-foto saksi Mahendra Dito di internet. Setelah dapat, terdakwa kemudian mulai mengedit foto saksi Mahendra Dito," kata Slamet.

Kemudian pada hari Minggu, 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.10 WIB, dengan menggunakan akun sosial media Instagram miliknya @nikitamirzanimawardi_172 mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Adapun cara terdakwa dengan mengunggah foto-foto Mahendra Dito yang telah diedit sebelumnya melalui Instastory (Instagram story) berupa namanya DITO MAHENDRA dan kalimat.

"Oh ini yang lagi viral diberita online menganiaya security, Abang Propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu dan PHP juga pada para senior," kata Slamet menirukan perkataan Nikita.

Selain itu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.44 WIB, Nikita mengunggah melalui Instastory (Instagram story) gambar yang telah diedit sebelumnya.

"Ini dia muka orang yang diduga melakukan penyekapan dan pemukulan secara sadis ke mantan supir bebegig sawah, yang dilakukan di rumah ibu kandungnya bebegig, kepada kepolisian Indonesia harus adil dalam menangani kasus sadis ini," ucap Slamet menirukan status Nikita.

Status itu pun dilihat oleh saksi Hairul Yusi, MA Hadi Yusuf, Mulyani dan Rafiudin yang sedang berada di kantor PT Bumi Banten Indah yang beralamat di Sepang Masjid, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten.

Hairul melihat status Nikita itu karena menjadi pengikut (follower)  Nikita Mirzani menggunakan akun @lampukuning5678, selanjutnya saksi Hairul melakukan screenshoot (capture) terhadap instastory Nikita tersebut.

Harul Yusi kemudian memberitahukan postingan tersebut kepada Dito dan atas pemberitahuan tersebut dan Dito merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa.

Menanggapi dakwaan tersebut, pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid meminta untuk mengajukan eskpesi atau keberatan pada Senin, 28 November 2022.

"Sidang kita tunda tanggal 28 November 2022, jadi tolong semua pihak penuntut umum maupun penasehat huku mematuhi jadwal yang kita tetapkan bersama," kata Fahmi.