Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak Sulit Dihentikan, Ini Penjelasan Polisi

Meski begitu, upaya penegak hukum tak kunjung membuat para penambang ilegal berhenti beraktivitas.

Penegak hukum berulang kali membakar tenda dan peralatan milik penambang ilegal di kawasan tersebut.

Ribuan penambang ilegal pun dipaksa meninggalkan Gunung Botak, tetapi setelah itu mereka kembali beraktivitas.

Terkait persoalan yang terjadi di kawasan Gunung Botak itu, Polda Maluku pun angkat bicara.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat mengakui aktivitas penambangan illegal di kawasan Gunung Botak sulit dihentikan.

Alasannya, belum ada kebijakan dari pemerintah untuk mengosongkan kawasan tersebut dari aktivitas penambang illegal.

“Jadi begini saya sudah katakan dari dulu selama tidak ada satu pun kebijakan yang jelas terkait dengan Gunung Botak maka selama itu akan terjadi kucing-kucingan antara penambang dengan aparat,” kata Roem kepada Kompas.com, Rabu (2/11/2022).

Roem mengungkapkan, aktivitas penambangan illegal di Gunung Botak masih terus terjadi karena banyak jalan tikus yang digunakan penambang untuk masuk ke wilayah itu.

Di sisi lain, kata Roem, butuh personel yang tak sedikit jumlahnya untuk menghentikan penambangan ilegal di kawasan itu.

“Harus ada ratusan personel yang ditempatkan di sana untuk bisa mengelilingi Gunung Botak karena banyak jalan tikus di sana dan kita tidak bisa sesaat saja kita harus pasang pos secara permanen di sana,” ungkapnya.

Beberapa tahun lalu, polisi pernah menghentikan aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak beberapa tahun lalu. Saat itu, polisi membangun pos permanen di wilayah itu.

Namun, pos permanen itu tak ada lagi, sehingga penambang dengan leluasa keluar masuk wilayah itu.

Roem menegaskan, butuh dukungan pemerintah daerah untuk membangun kembali pos penjagaan di wilayah itu.

“Dulu itu pernah pemda berikan suport dan itu aman di Gunung Botak setelah pemda tidak men-support dalam artian tidak membantu biaya operasional di sana maka itu diteruskan oleh Polri dengan biaya sendiri tapi lama kelamaan tidak bisa juga karena itu membutuhkan personel yang banyak dan biaya yang besar dan kita punya keterbatasan,” ungkapnya.